Bantuan Rp 1,2 Triliun Disalurkan ke Daerah Kebakaran Hutan, Ini Prioritasnya

Pemerintah menyalurkan bantuan tahap kedua untuk mempercepat penanganan karhutla di daerah terdampak.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono menyebut total dukungan pemerintah pusat untuk penanganan karhutla mencapai Rp 1,235 triliun.

Ia menjelaskan, bantuan tahap pertama telah digelontorkan pada 7 September 2026 kepada pemerintah provinsi serta 35 pemerintah kabupaten/kota terdampak.

Adapun wilayah penerima mencakup Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Riau.

"Hari ini bantuan pemerintah pusat tahap kedua tersebut sudah ditransfer. Total bantuan pemerintah pusat adalah sebesar Rp 1.235 triliun," kata Sugiono dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Sugiono merinci, dukungan diprioritaskan untuk melindungi masyarakat, antara lain melalui pelayanan kesehatan, pembagian masker, penyediaan oksigen portabel, serta rumah oksigen bagi warga yang terpapar asap.

Selain itu, bantuan digunakan untuk memperkuat pemadaman di lapangan melalui pengadaan alat pelindung diri, pompa air, tangki air, selang pemadam, alat suntik air untuk lahan gambut, serta pembangunan sumur bor. Pemerintah juga menanggung kebutuhan operasional dan logistik bagi personel yang bertugas.

Dalam operasi penanganan karhutla, sekitar 71.000 personel gabungan dikerahkan melalui upaya darat dan udara.

"Bantuan tersebut diharapkan dapat mempercepat penanganan tanggap darurat karhutla, kemudian membantu masyarakat yang terdampak semaksimal mungkin, dan juga merupakan wujud dari upaya keras pemerintah dalam rangka menangani kebakaran hutan dan lahan," kata Sugiono.

BNPB: Bantuan Asing Karhutla Dipertimbangkan

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan tengah menginventarisasi tawaran bantuan dari sejumlah negara untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan.

Pemerintah terbuka menerima dukungan dari luar negeri apabila peralatan atau kebutuhan yang dibutuhkan tidak tersedia di dalam negeri.

Kepala BNPB Letjen Kristomei Sianturi menjelaskan, proses inventarisasi dilakukan agar bantuan dari negara lain dapat digunakan secara maksimal dan tepat sasaran untuk mempercepat penanganan.

"Ya sudah ada beberapa negara yang menawarkan kepada kita, saat ini memang kita butuh waktu untuk menginventarisasi bantuan apa saja gitu ya. Sehingga nanti kalau emang kita tidak bisa dan alatnya tidak ada di kita, ya kita minta kepada mereka. Jadi bantuan itu biar maksimal, tepat guna, tepat sasaran, gitu ya," ujar Kristomei di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Ia menyebut Singapura telah menyampaikan surat yang menawarkan bantuan penanganan karhutla. Saat ini, BNPB masih menganalisis jenis dukungan yang paling sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Kristomei menegaskan Indonesia tidak perlu meminta peralatan yang sudah dimiliki. Ia mencontohkan pesawat Hercules C-130 yang kini dimanfaatkan untuk operasi modifikasi cuaca (OMC) dan pengiriman logistik dalam penanganan karhutla.

"Ya saya kira kalau emang kita butuh dan kita nggak punya ya, why not? Tapi kalau kita punya kenapa harus susah-susah minta. Gitu ya. Toh kalau contoh pesawat Hercules, negara lain menawarkan ini lho ada pesawat C-130, lha kita juga ada, kan lebih efektif kita gunakan, ya. Kenapa harus kita pinjem," jelasnya.