Alarm Dini Jateng Usai Rentetan OTT Kepala Daerah

Tim investigasi dari Inspektorat Jawa Tengah menyebut telah mengubah pola pengawasan terhadap kinerja pelayanan publik di tiap kabupaten/kota tahun 2026. Perubahan pengawasan dari Inspektorat untuk menyikapi maraknya bupati yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK.

Kepala Inspektorat Jateng, Endro Hudiyono mengatakan tahapan pengawasan nantinya ditingkatkan. Peningkatan dari semula menitikberatkan pengawasan dan koordinasi antar lembaga, mulai tahun ini memfokuskan pada penyelidikan dan mengeluarkan peringatan dalam bentuk early warning system (EWS).

"Artinya sistem kerja pengawasan kita akan ditinggalkan. Tahun ini dan beberapa tahun ke depan fokusnya walaupun masih pada pengawasan, investigasi, namun kami juga berikan EWS," kata Endro, Kamis (15/10).

Dengan fokus mengeluarkan EWS, paling tidak masing-masing Inspektorat di 35 kabupaten/kota bisa memberikan rekomendasi penilaian kepada pemangku wilayah. Saat ini, pihaknya masih menunggu laporan resmi dari inspektorat Pemkab Klaten. Terutama mengenai evaluasi kinerja OPD.

"Tentunya kami juga masih menunggu informasi resmi dari KPK. Tentunya kami akan berkoordinasi dengan inspektorat yang ada di sana mengenai apa-apa saja yang perlu dibenahi," ungkapnya.

Terpisah, Kapolda Jateng Irjen Pol Roy Hardi Siahaan mengaku soal penangkapan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo dilakukan pemeriksaan.

"Tadi pagi ada pemeriksaan," kata Roy di DPRD Jateng.

Menurutnya beberapa ruangan Polres Klaten digunakan untuk pemeriksaan kasus yang menjerat Hamenang. Namun, pemeriksaan yang mengetahui pihak KPK.

"Yang berwenang menanggapi dari KPK," pungkasnya.

Seperti diketahui, tahun ini ada enam bupati yang ditangkap KPK karena terlibat tindak pidana korupsi. Antara lain Bupati Pati Sudewo, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Bupati Cilacap Syamsul Aulia Rachman, Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Bupati Pemalang Anom Widiyantoro dan terbaru tadi malam OTT terhadap Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo.