KPK Sita Rp 1 Miliar Saat OTT Bupati Klaten, 20 Orang Diamankan

KPK menyita uang tunai yang diperkirakan mencapai Rp 1 miliar sebagai barang bukti dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

Penangkapan dilakukan bersamaan dengan penahanan sejumlah pihak, termasuk Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, pada Kamis (15/10/2026).

"Tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai. Masih proses hitung. Hitungan awal sementara sekitar Rp 1 miliar," kata Budi Prasetyo dalam keterangannya.

"Terkait kegiatan penyelidikan KPK di wilayah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, konfirm, bahwa hari ini Kamis (15/10), telah terjadi peristiwa tertangkap tangan," kata Budi.

"Di mana dalam peristiwa ini, Tim KPK mengamankan sejumlah 20 orang di wilayah Klaten dan Jakarta," tambahnya.

Para pihak yang diamankan sedang dimintai keterangan di dua lokasi berbeda; mereka yang tertangkap di Klaten menjalani pemeriksaan di Polres Klaten, sementara pihak yang ditangkap di Jakarta diperiksa di Gedung Merah Putih KPK.

"Para pihak yang diamankan di Klaten saat ini masih dilakukan permintaan keterangan di Polres Klaten. Salah satunya adalah Bupati Klaten," kata Budi.

"Sedangkan untuk pihak yang diamankan di Jakarta, saat ini sedang menjalani permintaan keterangan di Gedung Merah Putih KPK," sambungnya.

Kronologi dan Dugaan Perkara OTT di Klaten

Budi Prasetyo menjelaskan OTT di Klaten diduga berkaitan dengan penerimaan oleh penyelenggara negara yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa, perizinan, serta penerimaan lain dari organisasi perangkat daerah (OPD).

"Perkara ini diduga terkait dengan penerimaan yang dilakukan oleh penyelenggara negara, berkenaan dengan pengadaan barang dan jasa, perizinan, maupun penerimaan lainnya dari OPD," kata Budi.

KPK juga menduga terdapat pemberian suap kepada oknum Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berkaitan dengan proses audit.

"Sehingga pihak-pihak yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan ini, selain bupati selaku penyelenggara negara, juga ASN baik di lingkungan Pemkab Klaten maupun BPK, serta unsur swasta," jelas Budi.