BPGMN Andalkan Sains dan Pemetaan Risiko untuk Cegah Kebakaran Gambut

Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) menjadikan pengelolaan lahan gambut sebagai fokus utama untuk menekan kebakaran hutan dan lahan yang berulang saat musim kemarau panjang.

Kebakaran gambut yang kerap meningkat ketika terjadi kemarau ekstrem dan fenomena El Nino dinilai berisiko mengganggu kehidupan serta kesehatan masyarakat. Arahan Presiden Prabowo Subianto dijadikan landasan bagi BPGMN untuk memperkuat pengelolaan tersebut.

"Arahan Pak Presiden, kita diharapkan untuk bisa mengelola gambut, namanya Badan Pengelolaan, mengelola gambut agar nanti ketika terjadi musim kemarau yang ekstrem seperti saat ini kebakaran bisa ditekan, sehingga tidak mengganggu kehidupan masyarakat dan tidak mengganggu kesehatan," kata Satyawan usai dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026).

Selain pengelolaan gambut, BPGMN juga diberi tugas melindungi ekosistem mangrove, mengurangi deforestasi, serta memulihkan kawasan gambut dan mangrove yang mengalami kebakaran atau kerusakan agar fungsi ekosistem dapat kembali berjalan dengan baik.

Satyawan menekankan pentingnya dukungan sains dan teknologi, termasuk pemodelan untuk mengetahui kondisi kekeringan serta pemetaan risiko kebakaran.

BPGMN akan melibatkan kelompok ahli dari berbagai bidang, mulai dari hidrologi, revegetasi gambut, dan sosial ekonomi hingga tenaga ahli mangrove sebagai bagian dari strategi penanganan.

"Tentu kalau target untuk kapan selesai tentu kita kan dibatasi juga oleh waktu. Paling tidak yang kita harapkan ada penurunan secara gradual, yang dulunya terbakar, terulang, tidak lagi terbakar. Lalu ada sekitar 500 sekian KHG, Kesatuan Hidrologis Gambut tentu juga akan kita petakan nanti," jelasnya.

Koordinasi Lintas Lembaga dalam Deteksi Dini Karhutla

Wakil Kepala BPGMN Sriyanto menekankan bahwa keberhasilan menekan kebakaran hutan dan lahan juga bergantung pada koordinasi antar institusi. Menurutnya, BPGMN adalah salah satu entitas yang harus memperkuat kerja sama dengan pihak lain yang menangani karhutla.

"Tentunya kolaborasi ya, kita ini kan salah satu badan dari sekian entitas yang memang bertukar untuk menangani karhutla," tuturnya.

Sriyanto menambahkan pentingnya mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan sejak dini, lalu menganalisis korelasi untuk menyusun proyeksi yang menjadi dasar penentuan langkah penanganan. Ia memberi contoh parameter teknis yang perlu dipantau sebagai indikator risiko kebakaran.

"Jadi harus bisa mendeteksi, mengidentifikasi semua permasalahan yang ada, kemudian kita membuat analisa korelasi, dan akhirnya kita membuat proyeksi. Saya sudah melihat beberapa negara, itu sesuatu yang bisa diperkirakan. Kalau kita sudah tahu permukaan air gambut itu, kalau misalkan itu sudah kurang dari 40 cm, ya kita harus segera berbuat," pungkas Sriyanto.