Diskusi Istana, Prabowo Undang 22 Akademisi Bahas Gambut: Ini yang Disepakati

Presiden Prabowo Subianto memimpin diskusi dengan para akademisi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/9/2026), membahas pengelolaan lahan gambut yang rawan terbakar serta penguatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyatakan para akademisi hadir atas undangan Presiden untuk memberikan masukan sesuai bidang keahlian, berasal dari universitas dalam dan luar negeri.

"Bapak Presiden, pada Kamis siang hari ini, 24 September 2026, atas undangan Bapak Presiden, telah hadir di Istana Merdeka 22 akademisi dari berbagai universitas di dalam dan luar negeri untuk berdiskusi langsung dengan Bapak Presiden terkait penanganan lahan gambut yang berpotensi terbakar dari tahun ke tahun," ujar Teddy melalui keterangan tertulis, Jumat (25/9/2026).

Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menjelaskan para akademisi, profesor, dan peneliti yang hadir sebelumnya mengikuti diskusi panel ahli yang turut melibatkan kementerian dan lembaga terkait.

"Setelah minggu lalu kami mendapatkan arahan Bapak Presiden, kami mendata para akademisi, para profesor, para peneliti yang memang menggeluti gambut. Kami kemudian juga diskusi dengan Pak Mensesneg, Pak Seskab," kata Brian Yuliarto.

Prabowo: Karhutla di Lahan Gambut Perlu Penanganan Serius

Dalam pertemuan itu, Prabowo menekankan bahwa kebakaran hutan, terutama yang terjadi di kawasan gambut, merupakan persoalan yang harus ditangani dengan keseriusan.

"Saudara-saudara sekalian, para profesor, jadi masalah yang kita hadapi sebagai bangsa dan negara adalah antara lain kebakaran hutan dan khususnya kebakaran hutan yang di atas lahan gambut. Masalahnya masalah kebakaran hutan, tiap tahun kita mengalami kebakaran hutan," ucap Prabowo.

Ia menilai karakteristik lahan gambut perlu dipahami lebih dalam sebagai dasar pencegahan dan penanganan karhutla.

"Ada satu fenomena bahwa tetangga-tetangga kita juga punya hutan tapi mungkin mereka tidak punya gambut sebesar kita, mungkin ya kalian yang lebih tahu lah, kalian yang mengerti makanya saya mengundang saudara-saudara," kata Prabowo.

BPGMN Diusulkan di Bawah Presiden, Prabowo Setuju

Prabowo juga menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan untuk pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove. Ia menyebut dibutuhkan badan khusus yang bekerja langsung di bawah Presiden.

"Kita sepakat dulu kita butuh badan ini, harus ada ya, Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove (Nasional), BPGMN. Dia tidak di bawah kementerian, dia langsung di bawah Presiden. Saya setuju," tandas Prabowo.

Pembentukan BPGMN menjadi salah satu hasil pembahasan bersama para akademisi. Badan tersebut disiapkan untuk memperkuat pengelolaan gambut dan mangrove serta mencegah karhutla agar tidak terus berulang, melibatkan ilmuwan dan profesional, dan berada langsung di bawah Presiden.

Melalui forum ini, Prabowo menerima masukan berbasis keilmuan mengenai karakteristik ekosistem gambut serta pendekatan pencegahan dan penanganan kebakaran yang berkelanjutan.