Pramono Ubah Pengelolaan Transportasi ke Kepulauan Seribu, Ada Apa?

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memutuskan pengelolaan transportasi dari wilayah daratan Jakarta menuju Kepulauan Seribu akan dialihkan kepada PT Transportasi Jakarta (Transjakarta). Kebijakan tersebut diharapkan dapat membuat tarif perjalanan lebih murah bagi masyarakat.

Pramono menjelaskan, selama ini layanan transportasi menuju Kepulauan Seribu sepenuhnya dikelola Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta. Sebagian layanan juga dioperasikan oleh pelaku transportasi yang mayoritas merupakan masyarakat Kepulauan Seribu.

Menurut Pramono, pola pengelolaan tersebut dinilai tidak efisien. Karena itu, Pemprov DKI Jakarta akan mengalihkan pengelolaan layanan kepada Transjakarta dengan menerapkan pola pengelolaan transportasi yang selama ini berjalan di wilayah daratan Jakarta.

“Kami melihat ini menjadi sangat tidak efisien karena pengalaman yang ada di Jakarta sendiri, di perkotaan maksudnya, di lima wilayah yang ada, performa dari Transjakarta sekarang ini cukup sangat baik, mengelola kurang lebih hampir 10.000 bus, lebih bahkan,” kata Pramono di Rorotan, Jakarta Utara, Senin (10/8/2026).

Dia menilai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Transjakarta juga terus meningkat. Hal itu, kata Pramono, terlihat dari penggunaan layanan Transjakarta yang meningkat 14,99 persen pada bulan sebelumnya.

“Ini menunjukkan bahwa masyarakat Jakarta sekarang memberikan kepercayaan kepada Transjakarta,” ujarnya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pramono memutuskan layanan transportasi dari Jakarta daratan menuju Kepulauan Seribu nantinya berada di bawah pengelolaan Transjakarta.

“Akhirnya saya memutuskan untuk mengelola transportasi dari katakanlah Jakarta daratan, ke Kepulauan Seribu, itu akan dikelola oleh Transjakarta,” kata Pramono.

Meski demikian, Pramono mengatakan mekanisme pengalihan pengelolaan tersebut masih dalam tahap pembahasan. Pemprov DKI Jakarta perlu mematangkan skema layanan sekaligus melakukan penyesuaian regulasi, termasuk Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur (Pergub).

“Nanti mekanismenya sedang dimatangkan karena harus merubah Perda, Pergub, dan nanti berapa tarifnya, yang pasti tarifnya akan lebih murah kalau dikelola secara profesional seperti apa yang dilakukan saat ini di Transjakarta,” ujar Pramono.