Pemprov Papua Barat Daya Gandeng Uncen Susun Dokumen Pendirian PTN Pertama

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya (PBD) secara aktif menggandeng Universitas Cenderawasih (Uncen) Papua. Kolaborasi ini bertujuan untuk menyiapkan berbagai dokumen administrasi penting yang akan mendukung pendirian Perguruan Tinggi Negeri (PTN) pertama di wilayah provinsi ke-38 tersebut. Langkah strategis ini diambil untuk memastikan fondasi yang kuat bagi hadirnya institusi pendidikan tinggi yang diyakini akan membawa dampak signifikan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Barat Daya, Adolof Kambuaya, menjelaskan bahwa keberadaan PTN di provinsi ini sangat penting. Institusi ini diharapkan dapat memberikan dampak signifikan dan strategis dalam berbagai aspek pembangunan, terutama pada sumber daya manusia, ekonomi, dan sosial budaya daerah. Inisiatif ini menjadi prioritas utama pemerintah daerah untuk memajukan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

Kambuaya menambahkan, kerja sama dengan Uncen berfokus pada studi kelayakan dan kajian akademik. Kajian ini mencakup kebutuhan serta persyaratan yang harus dipenuhi untuk pendirian universitas negeri. Hasil dari kajian komprehensif ini akan diserahkan kepada pemerintah provinsi sebagai dokumen resmi pengajuan pendirian PTN ke pemerintah pusat, menjadi dasar hukum perjuangan di Jakarta.

Kolaborasi Strategis dan Target Penyelesaian Dokumen

Kolaborasi antara Pemprov Papua Barat Daya dan Uncen merupakan langkah krusial dalam mewujudkan cita-cita memiliki PTN sendiri. Uncen, dengan pengalamannya sebagai perguruan tinggi terkemuka di Papua, diharapkan mampu memberikan panduan dan keahlian yang dibutuhkan dalam penyusunan dokumen. Proses ini mencakup identifikasi potensi lokal dan kebutuhan pendidikan yang relevan dengan karakteristik daerah.

Ketua Tim Pendiri PTN Papua Barat Daya, Dr. Ferdinand Risamasu, menjelaskan bahwa timnya saat ini tengah intensif bekerja. Mereka menyiapkan lima dokumen utama sebagai dasar pengusulan pendirian perguruan tinggi negeri di provinsi ke-38 Indonesia. Dokumen-dokumen ini meliputi studi kelayakan, organisasi, tata kelola, statuta, usulan program studi, serta rekomendasi dan komitmen pemerintah daerah.

Target penyelesaian seluruh dokumen ini ditetapkan paling lambat pertengahan hingga akhir Desember 2025. Setelah rampung, hasilnya akan diserahkan kepada Pemprov Papua Barat Daya untuk diteruskan ke Jakarta pada tahun 2026. Jika semua proses administratif dan koordinasi berjalan lancar, Papua Barat Daya berpotensi memiliki perguruan tinggi negeri sendiri pada tahun 2027, membuka babak baru pendidikan tinggi di wilayah tersebut.

Tantangan Dosen dan Program Studi Unggulan

Meskipun proses administratif berjalan, tantangan utama dalam pendirian universitas baru bukan hanya pada aspek administrasi. Dr. Ferdinand Risamasu mengungkapkan bahwa ketersediaan tenaga dosen tetap yang memenuhi syarat sesuai peraturan menjadi fokus utama. Dosen pengampu harus memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) dan minimal berpendidikan S2 sesuai bidang keahliannya.

Sebagai contoh, untuk program studi perikanan dan kelautan, dibutuhkan lima dosen tetap dengan kualifikasi khusus di bidang tersebut. Tim pendiri juga telah menyiapkan konsep program studi yang relevan dengan karakter dan potensi wilayah di Papua Barat Daya. Hal ini menunjukkan komitmen untuk menciptakan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan lokal dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

Beberapa bidang yang akan menjadi fokus pengembangan antara lain konservasi hutan di Kabupaten Tambrauw, budidaya air laut dan pariwisata di Kabupaten Raja Ampat, budidaya air tawar, danau, dan sagu di Sorong Selatan, serta pertambangan, informatika, dan kesehatan masyarakat di Kota Sorong. "Kami tidak akan membuka jurusan yang sama dengan perguruan tinggi swasta yang sudah ada," tegas Risamasu, menekankan kekhasan PTN baru ini. Keberadaan universitas negeri ini diharapkan membuka kesempatan lebih luas bagi putra-putri Papua Barat Daya untuk menempuh pendidikan tinggi tanpa harus keluar daerah.

Dukungan konkret dari pemerintah daerah juga telah diberikan melalui pembiayaan dan penyediaan lahan seluas 30 hektare. Untuk tahap awal, kegiatan administrasi universitas dapat menggunakan gedung sementara sembari menunggu proses perizinan operasional. Ini menunjukkan keseriusan Pemprov PBD dalam mewujudkan PTN yang akan menjadi kebanggaan masyarakat.

Sumber: AntaraNews