Pertumbuhan Ekonomi Jakarta Melambat di Triwulan III-2025, Kerusuhan Jadi Pemicu Utama

Pertumbuhan Ekonomi Jakarta melambat signifikan pada triwulan III-2025, hanya mencapai 4,96 persen. Kerusuhan akhir Agustus lalu disebut sebagai salah satu penyebab utama perlambatan ini.

Redaksi Merdeka
Oleh Redaksi Merdeka - Reporter
Pertumbuhan Ekonomi Jakarta Melambat di Triwulan III-2025, Kerusuhan Jadi Pemicu Utama
Pertumbuhan Ekonomi Jakarta pada triwulan III-2025 melambat menjadi 4,96 persen (yoy), dipengaruhi oleh kerusuhan akhir Agustus dan pola konsumsi masyarakat, menimbulkan dampak signifikan. (AntaraNews)

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jakarta melaporkan adanya perlambatan laju pertumbuhan ekonomi di ibu kota pada triwulan III-2025. Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus lalu. Angka pertumbuhan ekonomi Jakarta tercatat sebesar 4,96 persen (year on year/yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 5,18 persen (yoy).

Kepala Perwakilan BI DKI Jakarta, Iwan Setiawan, menjelaskan bahwa kerusuhan tersebut memberikan dampak signifikan terhadap aktivitas ekonomi. Penutupan pusat perbelanjaan dan anjloknya transaksi perdagangan menjadi indikator nyata dari terhambatnya perputaran ekonomi di Jakarta. Selain itu, kerusuhan juga menyebabkan kerusakan infrastruktur dan hilangnya potensi pendapatan pemerintah selama beberapa hari.

Dampak lanjutan dari insiden ini adalah melambatnya konsumsi masyarakat serta penundaan investasi dan ekspansi usaha oleh para pelaku bisnis. Kondisi ini mencerminkan kehati-hatian masyarakat dalam berbelanja dan investor dalam menanamkan modal, yang pada akhirnya menekan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Dampak Kerusuhan dan Perlambatan Konsumsi

Perlambatan ekonomi Jakarta pada triwulan III-2025 secara langsung terkait dengan kerusuhan yang terjadi. Iwan Setiawan menegaskan, "Kerusuhan itu menyebabkan dampak terhadap aktivitas ekonomi Jakarta terhambat cukup signifikan sehingga tumbuh 4,96 persen. Tutupnya mal-mal, transaksi-transaksi perdagangan benar-benar anjlok." Situasi ini menciptakan ketidakpastian yang berdampak pada seluruh sektor ekonomi.

Lebih lanjut, kerusuhan juga menyebabkan kerusakan infrastruktur dan hilangnya potensi pendapatan pemerintah karena minimnya mobilitas selama beberapa hari. Akibatnya, konsumsi masyarakat melambat dan penundaan investasi maupun ekspansi usaha oleh pelaku usaha tidak dapat dihindari. Iwan menambahkan, "Dampak lanjutannya, orang mengurangi pengeluaran dan investasi berkurang."

Hal ini tercermin dari komponen Konsumsi Rumah Tangga yang tumbuh sebesar 5,01 persen (yoy), melambat dari triwulan sebelumnya sebesar 5,18 persen (yoy). Sementara itu, investasi juga hanya tumbuh 3,67 persen (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang mencapai 5,50 persen (yoy). Data ini menunjukkan bahwa baik dari sisi permintaan maupun penawaran, terjadi kontraksi akibat dampak kerusuhan.

Faktor Lain dan Peran Pemerintah DKI

Selain kerusuhan, Iwan Setiawan juga menyebutkan bahwa perlambatan laju pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh pola konsumsi masyarakat yang lebih rendah. Hal ini sejalan dengan berakhirnya Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), normalisasi mobilitas masyarakat usai libur anak sekolah, serta minimnya hari libur nasional di triwulan III 2025. Faktor-faktor ini secara kolektif mengurangi dorongan belanja masyarakat.

Namun demikian, berbagai upaya cepat dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersinergi dengan berbagai pihak dinilai mampu menahan perlambatan ekonomi lebih lanjut. Langkah-langkah tersebut antara lain melalui perbaikan fasilitas umum, penggratisan transportasi Transjakarta, penebalan bantuan sosial melalui tambahan bantuan kartu sembako, serta mendorong penyelenggaraan acara besar untuk menggerakkan ekonomi lokal.

Seiring dengan itu, konsumsi pemerintah menjadi penopang utama pertumbuhan dengan laju pertumbuhan 20,06 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya (5,16 persen; yoy). Peningkatan ini dipengaruhi oleh dibukanya blokir anggaran oleh Pemerintah Pusat terkait kebijakan efisiensi, sehingga realisasi belanja barang, subsidi, dan bantuan sosial (bansos) mencatat akselerasi. "Kita harus memberikan apresiasi kepada Pemerintah DKI Jakarta karena pengeluaran itu yang menahan perlambatan ekonomi," kata Iwan Setiawan, mengapresiasi respons cepat dari Pemprov DKI Jakarta.

Sumber: AntaraNews

Rekomendasi