Bukan Agung Laksono, Pemerintah Akui PMI Kepengurusan Jusuf Kalla

Pemerintah melalui Kementerian Hukum memastikan, ketua umum Palang Merah Indonesia (PMI) yang sah adalah Jusuf Kalla. 

Hal itu disampaikan Menteri Hukum Supratman usai menelaah dan mengkaji anggaran dasar rumah tangga PMI dan beleid kepalang merahan nasional dan internasional.

“Setelah dilakukan kajian berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumahtangga (AD/ART) dari palang merah Indonesia maka Kementerian Hukum memberikan pengakuan atas AD/ART sekaligus pengurus baru Palang Merah Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Jusuf Kalla,” kata Supratman di Kantor Kementerian Hukum Republik Indonesia, Jakarta, Jumat (20/12).

Menanggapi hal itu, Jusuf Kalla (JK) berterima kasih atas pengakuan dari pemerintah. Dia pun berharap, dengan validasi langsung dari Kementerian Hukum maka secara legal tidak akan adalagi pihak yang mengaku sebagai bagian dari kepemimpinan organisasi PMI.

“Kami dari PMI menyampaikan terima kasih atas pengukuhan baik anggaran dasar rumah tangga dan juga pengurus baru yaitu saya. Karena itu maka dengan ini tentu isu-isu tentang ada pengurus baru seperti yang sudah dijelaskan arahan dari pemerintah yang sah,” tegas JK.

JK menyatakan, prinsip palang merah internasional hanya boleh ada satu palang merah di satu negara karena itu. Dia pun berharap, dengan keputusan pemerintah hari ini maka kisruh yang terjadi di tubuh kepengurusan PMI sudah selesai.

“Sesuai dengan penjelasan pemerintah maka persoalannya telah selesai,” kata JK.

Diberitakan sebelumnya, kisruh dualisme kepemimpinan melanda Palang Merah Indonesia atau PMI.

Jusuf Kalla (JK) maupun Agung Laksono sama-sama mengeklaim terpilih sebagai ketua umum PMI periode 2024-2029 berdasarkan 2 musyawarah nasional (munas) berbeda.

Diketahui, JK terpilih sebagai Ketua Umum PMI dalam munas yang berlangsung di Hotel Sahid, Jakarta, pada Minggu 8 Desember 2024. Pada hari yang sama, Agung Laksono ditetapkan sebagai ketua umum PMI versi munas tandingan di Hotel Sultan, Jakarta.