Soroti Dampak Karhutla, Billy Mambrasar Minta Perlindungan Hutan Papua Diperkuat

Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Billy Mambrasar, menilai kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bukan sekadar persoalan bencana ekologis musiman. Menurut dia, karhutla juga menjadi ancaman nyata bagi ketahanan ekonomi nasional.

Billy menyampaikan hal tersebut setelah bertemu dan berdiskusi strategis dengan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal (Purn.) Dudung Abdurachman pada Rabu 4 November.

Dia mengatakan, persoalan karhutla perlu dilihat lebih luas melalui perspektif ekonomi politik, keamanan nasional, dan pembangunan berkelanjutan.

"Saya melihat karhutla bukan sekadar urusan asap dan titik api. Karhutla adalah bentuk nyata dari negative externalities (eksternalitas negatif) dan market failure (kegagalan pasar)," ujar dosen dan peneliti kebijakan ekonomi di Pusat Kajian Daya Saing ASEAN (ASEAN Competitiveness Study Center) di Politeknik Negeri Batam (Polibatam) tersebut.

Dia menjelaskan, ketika sejumlah pihak memperoleh keuntungan ekonomi dari pembukaan atau pemanfaatan lahan tanpa regulasi, masyarakat luas justru harus menanggung dampak sosial dan ekonomi yang besar.

Menurut Billy, kerusakan lingkungan akibat karhutla berdampak langsung terhadap produktivitas tenaga kerja, rantai pasok perdagangan, biaya jaminan kesehatan publik, hingga kesejahteraan masyarakat.

Billy menilai persoalan karhutla menjadi semakin penting ketika dikaitkan dengan kondisi hutan di Papua. Sebab, hutan hujan tropis di wilayah tersebut memiliki nilai yang jauh lebih besar daripada sekadar komoditas kayu atau lahan bernilai ekonomi.

Dia menyebut hutan Papua sebagai modal alam yang berperan menjaga keanekaragaman hayati, menyimpan karbon dunia, menyediakan sumber pangan dan air bersih, serta menjadi bagian dari identitas kultural dan sumber penghidupan Orang Asli Papua (OAP).

Dalam perspektif ekonomi modal alam atau natural capital economics, hilangnya hutan Papua berarti berkurangnya aset produktif jangka panjang. Namun, nilai tersebut dinilai belum sepenuhnya tercermin dalam penghitungan Produk Domestik Bruto (PDB) konvensional.

"Di sana, hutan adalah natural capital (modal alam) yang menjadi hulu peradaban, penjaga keanekaragaman hayati, penyimpan karbon dunia, sekaligus sumber pangan, air bersih, identitas kultural, dan tumpuan penghidupan utama bagi Orang Asli Papua (OAP)," kata dia.

Lebih lanjut, Billy mengingatkan bahwa karhutla juga telah berkembang menjadi persoalan keamanan nasional atau environmental security.

Kerusakan lingkungan dalam skala besar dapat memicu tekanan fiskal, sengketa tenurial atas tanah adat, gangguan mobilitas ekonomi, hingga potensi ketegangan diplomatik akibat kabut asap lintas negara.

Karena itu, dia menilai diperlukan regulasi tegas, pengawasan ketat, serta konsistensi penerapan prinsip pencemar membayar atau polluter pays principle.

Billy menegaskan, penanganan karhutla tidak bisa hanya mengandalkan mekanisme pasar. Dibutuhkan kebijakan terintegrasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dunia usaha, hingga masyarakat adat.

Dia juga mendorong perubahan paradigma pembangunan ekonomi nasional. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak seharusnya hanya diukur dari besarnya investasi atau pertumbuhan PDB, tetapi juga dari kemampuan negara menjaga kekayaan alam dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

"Pertumbuhan ekonomi yang sesungguhnya bukan masalah angka di atas kertas kekayaan yang kita hasilkan dalam satu tahun fiskal, tapi seberapa besar kekayaan alam dan kesejahteraan berkelanjutan yang bisa kita wariskan kepada generasi masa depan," tutur Billy.

Dia menegaskan, perlindungan hutan Papua dan hutan Indonesia merupakan investasi strategis untuk menjaga masa depan bangsa.

"Menjaga hutan bukan sekadar kewajiban ekologis, melainkan sebuah investasi ekonomi mutlak demi masa depan Indonesia yang berdaulat dan berkelanjutan," pungkasnya.