Moeldoko Wanti-Wanti Masyarakat Waspada Politisasi Agama Jelang Pemilu 2024

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mewanti-wanti agar masyarakat berhati-hati terhadap politisasi agama jelang Pemilu 2024. Menurutnya, penggunaan agama untuk mencari kekuasaan rentan memicu konflik sosial.

Pesan ini disampaikan Moeldoko dalam Dialog Interaktif Kebangsaan bertema 'Pusaran Kekuasaan Geopolitik Indonesia 2024 serta Strategi Pemerintah dalam Menghadapinya'. Acara ini dihadiri 1.200 peserta yang terdiri dari mahasiswa Institut Kesehatan Deli Husada dan para pemuka agama dari Sumatera Utara.

"Menjadikan agama sebagai alat politik untuk mencari kekuasaan akan menjadikan agama rentan terlibat dalam konflik sosial," kata Moeldoko melalui keterangan tertulis, Rabu (21/12).

Dia menyerukan pentingnya aspek moderasi beragama untuk memperkukuh toleransi dan meneguhkan kerukunan dalam kebhinekaan. Moeldoko meminta masyarakat tidak mengelompokkan mayoritas dan minoritas.

"Bangsa ini utuh, dibangun bersama-sama. Karena dengan menghilangkan kategori mayoritas dan minoritas, kesempatan untuk menggalang potensi menjadi kekuatan," ujarnya.

Mantan Panglima TNI ini mengambil contoh awal pandemi Covid-19. Saat itu, semua elemen masyarakat bahu membahu untuk memulihkan ekonomi tanpa memandang agama.

"Seandainya gotong royong ini terus dilakukan, bangsa ini akan menjadi kuat (tidak lagi harus menunggu common enemy)," katanya.

Moeldoko menegaskan, agama dapat menjadi solusi jitu atasi krisis global yang berdampak bagi kesejahteraan masyarakat dunia. Pada awal November 2022, Indonesia telah menyelenggarakan Religion Forum of 20 (R20) yang dihadiri sekitar 464 pimpinan agama-agama dari 32 negara sebagai bagian dari agenda G20.

Dalam pertemuan tersebut disepakati setidaknya tiga hal. Pertama, pemimpin agama harus tegas menolak politisasi identitas. Kedua, para pemuka agama diandalkan untuk membimbing umatnya dalam mengatasi krisis. Ketiga, gama harus menjadi solusi bagi perdamaian dunia.

"Mohon bisa bersama-sama kita terlibat secara langsung untuk membangun negara ini. Membangun negara tidak bisa hanya mengandalkan peran pemerintah, tapi butuh peran semua elemen masyarakat," pesannya.