Rencana Pembangunan Jalan Puncak II Kembali Mencuat, Butuh Rp1,2 Triliun

Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi menilai pembangunan jalan baru mutlak dilakukan sebagai solusi mengurai kemacetan di Jalan Raya Puncak, Kabupaten Bogor.

Pembangunan jalan baru yang dimaksud Budi yakni Jalur Poros Tengah Timur atau lebih dikenal Puncak II. Sebagai solusi jangka panjang dalam upaya memecahkan masalah kemacetan di kawasan Puncak.

"Jalan keluar terbaik untuk memecahkan persoalan di Puncak adalah pembangunan jalan baru. Mana yang memungkinkan antara Puncak I atau Puncak II. Sekarang baru disurvei," kata Budi usai uji coba sistem 2-1 di Puncak, Minggu (27/10).

Nantinya hasil survei akan menjadi semacam kajian dan menjadi pedoman bagi Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk merealisasikan pembangunan.

Butuh Rp1,2 Triliun

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Bogor, mendorong percepatan pembangunan Jalur Poros Tengah Timur (Puncak II).

Kepala Bappedalitbang Kabupaten Bogor, Syarifah Sofiah menjelaskan, Puncak II sempat dibangun kemudian mangkrak sejak 2014. Syarifah memprediksi untuk membangunnya kembali, dibutuhkan anggaran sekitar Rp1,2 triliun.

"Kita (Pemkab Bogor) tidak sanggup dengan APBD. Pemkab Bogor sudah menyiapkan lahannya. Hanya tinggal pekerjaan fisiknya. Makanya kami dorong terus untuk ini dibangun," kata Syarifah.

Menurutnya, jika jalan sepanjang 56 kilometer ini terbangun, sekitar 50 persen kendaraan yang melintasi Jalan Raya Puncak akan berpindah ke Puncak II. Terutama pengendara dengan tujuan Cianjur maupun Bandung.

"Dengan adanya Poros Tengah Timur, yang mau ke Cianjur atau Bandung tidak perlu lewat Puncak lagi. Tapi bisa lewat jalan baru ini. Masuk dari Sukamakmur tembus ke Cianjur," katanya.

Berharap Dibangun 2020

Bupati Bogor, Ade Yasin pun terus melakukan lobi dengan pemerintah pusat agar bersedia membangun infrastruktur jalan di Poros Tengah Timur. Dia juga berharap kajian yang dilakukan seperti diungkapkan Budi Setiyadi segera selesai dan pembangunan dimulai tahun 2020.

"Saya dengan di Kementerian PUPR sudah masuk program pembangunan. Mudah-mudahan bisa masuk tahun depan dan segera dibangun. Pemkab Bogor sifatnya mendorong saja agar segera terealisasi," kata Ade.

Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto mewanti-wanti pemerintah pusat agar tidak menjadikan Poros Tengah Timur ini sebagai jalan bebas hambatan (tol). Menurutnya, hal itu tidak akan bisa membangkitkan perekonomian warga sekitar.

"Tujuan awalnya pembukaan Poros Tengah Timur itu selain memecah kemacetan di Jalan Raya Puncak, tapi juga untuk meningkatkan aksesbilitas masyarakat di sekitar jalan. Membangkitkan perekonomian dan meningkatkan aksesbilitas warga," tegas Rudy.