Rully Azwar tak mau disalahkan sendirian di kasus Hambalang

Politikus Partai Golkar, Rully Chairul Azwar, berkelit tidak mau disalahkan sendirian di dalam kasus dugaan korupsi proyek Hambalang. Menurut dia, pengambilan keputusan di Komisi X DPR adalah kolektif kolegial, sehingga mestinya anggota lain yang ikut menyetujui pencairan anggaran juga mesti ikut bertanggung jawab."Ya itu tadi mungkin ada perbedaan persepsi. Mereka menganggap kalau ada surat pengantar atau ada persetujuan rincian anggaran, itu yang tandatangan tanggung jawab sendiri ? Itu kan tanggung jawab rame-rame," kata Rully kepada wartawan usai diperiksa KPK, di Jakarta, Jumat (23/8).Dalam laporan hasil audit tahap II dugaan korupsi proyek P3SON Hambalang, nama Rully kembali muncul, bersama-sama dengan beberapa politikus lain yakni Mahyuddin, Hery Achmadi, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, Utut Adianto, Asman Abnur bersama Angelina Sondakh, Wayan Koster, Kahar Muzakir, Juhaini Alie. Diduga mereka adalah politikus yang ikut membantu memuluskan persetujuan pengajuan anggaran proyek Hambalang.Namun, Rully berkelit tidak pernah ada usul penambahan anggaran dalam proyek Hambalang di Komisi X. Tetapi, lanjut dia, hal itu dibahas di Badan Anggaran DPR."Enggak ada peningkatan. Karena semua peningkatan ada di Banggar, bukan di komisi. Pengajuan itu dibahas di komisi. Itu dapatnya berapa, itu namanya optimalisasi. Dan itu pasti dikembalikan lagi ke komisi, kalau enggak, enggak mungkin jadi pagu definitif anggaran. Itu yang saya bilang persepsi kita dengan BPK pasti beda," tutur Rully.