Mantan Direktur Marketing PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang mengaku pernah menggiring proyek di beberapa kementerian lain selain Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dia juga pernah membahas anggaran kementerian dengan beberapa komisi di DPR."Saya pernah melakukan penggiringan anggaran di kementerian lain, antara lain Departemen Kesehatan dalam pengadaan di beberapa rumah sakit, Departemen Perhubungan, Kementerian Agama dalam pengadaan alat laboratorium di Madrasah Tsanawiyah," kata Rosa dalam sidang lanjutan terdakwa Angelina Pingkan Patricia Sondakh di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (11/10).Menurut Rosa, Grup Permai memiliki banyak pesaing. Mereka selalu gentayangan di Senayan, terutama dalam berburu proyek di DPR-RI. "Ada lebih dari 10 perusahaan yang menjadi pesaing. Semua melakukan penggiringan proyek," ujar Rosa.Namun, Rosa takut membeberkan siapa saja orang yang menjadi calo anggaran di tiap komisi di DPR. "Saya tidak berani yang mulia," lanjut Rosa.Saat itu, hakim anggota Hendra Yospin Alwi mendesak Rosa mengungkap siapa saja orang yang menjadi calo anggaran di tiap komisi di DPR. "Pengadilan ini bukan hanya soal persidangan hari ini. Hal ini buat mengungkap siapa saja pelakunya supaya di kemudian hari tidak terjadi lagi dan sistemnya diperbaiki," kata Hakim Hendra.Hakim Hendra juga sempat bertanya soal istilah Apel Malang dan Semangka dalam menyebut uang suap. "Semangka itu maksudnya rupiah yang mulia," ujar Rosa. Menurut Rosa, itu adalah bahasa kode dari Muhammad Nazaruddin, pemilik PT Anak Negeri dan pimpinan Grup Permai. Di akhir pertanyaan, Hakim Hendra mengatakan kepada Rosa, "Tuhan sayang sama orang jujur," ujar Hakim Hendra.Rosa mengakui memberi uang sejumlah Rp 15 miliar kepada Angie, sapaan Angelina, pada Maret 2010 sampai November 2011 sebagai imbalan dalam penggiringan pembahasan anggaran proyek di Kementerian Pendidikan Nasional. Menurut Rosa, uang itu tidak hanya dinikmati Angie, tapi dibagi kepada salah satu rekannya di Komisi X, I Wayan Koster.
Rosa akui jadi makelar proyek di banyak kementerian
Rosa juga menyebut, pihak swasta yang menjadi calo anggaran di DPR lebih dari 10 perusahaan.
Advertisement
Rekomendasi