Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

'Ratusan pendaftar capim KPK cuma orang-orang cari kerja'

'Ratusan pendaftar capim KPK cuma orang-orang cari kerja' Gedung KPK. ©2014 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR Abdul Kadir Karding menilai pendaftar calon pimpinan KPK bukan cuma orang yang mencari pekerjaan semata. Mereka juga diduga merupakan orang-orang titipan.

"Kemarin yang mendaftar sampai ratusan itu orang-orang yang mencari pekerjaan. Harusnya yang daftar ke KPK tidak banyak orang," kata Karding di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7).

Dia mengingatkan jika tanggung jawab yang diemban Pimpinan KPK itu sangat berat. Oleh sebab itu, menjadi Pimpinan KPK tentu tidak bisa dilakukan hanya untuk bermain-main.

"Harusnya orang-orang yang mau masuk ke KPK orang-orang yang ingin mengabdi, bukan lagi mencari duit, bukan lagi mencari kekuasaan," terang dia.

Dia juga mengungkapkan, KPK memiliki wewenang yang besar. Maka dari itu, pimpinan KPK yang terpilih tidak boleh menyalahgunakan wewenangnya.

"Kalau Komisi III melihat harus ada kematangan emosi dalam menangani KPK, karena KPK ini mempunyai (karakter) superbody yang harus benar-benar bisa menahan emosi yang stabil," pungkas dia.

Diketahui, dari 194 nama yang lolos calon Pimpinan KPK, terdapat nama-nama tokoh nasional. Di antaranya mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie, mantan Juru Bicara KPK Johan Budi SP, pensiunan jenderal bintang dua Mayjen TNI Hendardji Soepandji, dan Politikus PPP Ahmad Yani.

(mdk/lia)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN
KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN

Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.

Baca Selengkapnya
KPK Buka Peluang Panggil Keluarga Inti SYL untuk Usut Dugaan TPPU
KPK Buka Peluang Panggil Keluarga Inti SYL untuk Usut Dugaan TPPU

"Penyidik memang membutuhkan keterangan dari pihak keluarga intinya, dalam rangka menelusuri aliran uang dan aset," kata Ali

Baca Selengkapnya
Pemerintah Buka Loker 1,3 Juta Formasi PPPK, Ini Syarat Batas Usia Pelamar
Pemerintah Buka Loker 1,3 Juta Formasi PPPK, Ini Syarat Batas Usia Pelamar

Tahun 2024 pemerintah membuka lowongan kerja sebanyak 1,3 juta formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Ada 1,6 Juta Lowongan Kerja Formasi PPPK Awal Tahun 2024, Intip Besaran Gaji dan Tunjangannya
Ada 1,6 Juta Lowongan Kerja Formasi PPPK Awal Tahun 2024, Intip Besaran Gaji dan Tunjangannya

Dalam rekrutmen tahun ini, Pemerintah membuka 1,6 juta formasi untuk PPPK.

Baca Selengkapnya
KPK Sebut Ada Biaya Angkut Lebihi Standar saat Pendistribusian Korupsi APD Kemenkes
KPK Sebut Ada Biaya Angkut Lebihi Standar saat Pendistribusian Korupsi APD Kemenkes

Keterangan mereka dibutuhkan penyidik KPK untuk mengetahui aliran uang distribusi itu ke para tersangka.

Baca Selengkapnya
KPK Tetapkan Dirut PTPN XI dan Dua Orang Jadi Tersangka Korupsi Jual Beli Lahan
KPK Tetapkan Dirut PTPN XI dan Dua Orang Jadi Tersangka Korupsi Jual Beli Lahan

Dalam kasus tersebut ketiga tersangka telah melakukan tindak korupsi senilai Rp30,2 miliar.

Baca Selengkapnya
KKP Bakal Lakukan Uji Coba Penangkapan Ikan Terukur, Targetnya Sebelum Lebaran
KKP Bakal Lakukan Uji Coba Penangkapan Ikan Terukur, Targetnya Sebelum Lebaran

Tujuan kebijakan ini untuk menciptakan lapangan pekerjaan serta mendongkrak pendapatan negara bukan pajak (PNBP).

Baca Selengkapnya
Pemerintah Komitmen Tolak Upah Murah dan PHK Sepihak
Pemerintah Komitmen Tolak Upah Murah dan PHK Sepihak

Pihaknya sudah meluncurkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan.

Baca Selengkapnya
Cerita KPK Temukan Penerbitan WTP di Kementerian Ada Unsur Korupsi
Cerita KPK Temukan Penerbitan WTP di Kementerian Ada Unsur Korupsi

Padahal BPK memiliki tugas peran yang penting untuk mengawasi aliran uang negara mulai dari hulu sampai ke hilirnya.

Baca Selengkapnya