Rapat pleno MUI bahas PKI, keadilan ekonomi sampai hukum
Merdeka.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggelar rapat pleno dengan tema 'Upaya bersama menghadapi ancaman terhadap NKRI'. Sejumlah tokoh agama dan anggota dari beberapa ormas Islam hadir dalam rapat pleno tersebut.
Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsudin optimis dengan rapat pleno semua permasalahan bangsa bisa diselesaikan dengan cara baik. Terpenting, semua persoalan bisa diselesaikan dengan berdialog.
"Kami punya keyakinan, berbagai permasalahan bangsa bisa diselesaikan dengan dialog, khususnya dialog mencari masalah," kata Din di Kantor MUI, Jakarta, Rabu (22/2).
Semula, Panglima TNI Gatot Nurmantyo menyatakan siap hadir dalam rapat pleno tersebut. Salah satu yang akan dibahas adalah ancaman nyata kehidupan bangsa dan negara. Namun, Gatot berhalangan hadir lantaran ada rapat terbatas di Istana Negara.
Kendati begitu, rapat pleno tetap berlangsung. Bahkan, dalam rapat peserta yang hadir menggelar dialog terkait beberapa ancaman nyata yang bisa memecah belah bangsa dan negara, di antaranya; PKI, keadilan ekonomi dan hukum.
"Dan tadi kita bicarakan ancaman nyata kehidupan bangsa dan negara, dan begitu banyak ancaman tersebut," katanya.
"Tadi kita bahas dua yang penting, bahaya komunisme dan ketidakadilan ekonomi dan hukum. Besar harapan kami, tidak pandang remeh. Karena ancaman ini komunisme dan ketidakadilan ekonomi dan lainnya, bukan ilusi, tapi fakta. Bukan wacana tapi realita," katanya.
Di sisi lain, Din meminta semua pihak tidak menuduh MUI atau ormas-ormas islam sebagai pihak yang menggulirkan isu ancaman terhadap keutuhan NKRI. Ditegaskan dia, apa yang dibahas dalam rapat pleno adalah persoalan yang benar-benar harus jadi perhatian khusus pemerintah.
"Justru ini kami kemukakan, Karena MUI dan ormas-ormas islam punya komitmen tentang eksistensi bangsa ini. Dan akan kami sampaikan dengan pihak terkait," katanya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Soal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat
PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca SelengkapnyaPuji Penampilan Gibran saat Debat Cawapres, TKN Makin Yakin Menang Satu Putaran
Wakil Ketua TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka Ahmad Muzani optimistis pasangan calon presiden nomor urut 2 itu bisa menang satu putaran.
Baca SelengkapnyaRespons Petisi Kritik Jokowi, Arus Bawah Indonesia Nyatakan Dukung Penuh Pemerintah
Dukungan dari Arus Bawah Indonesia ini juga sebagai upaya mengawal demokrasi dan menyukseskan gelaran Pilpres 2024 dalam sekali putaran.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Bertemu Dua Kali dengan Megawati, Ketua TKN Prabowo Diyakini Bawa Misi Rangkul PDIP
Kehadiran Ketua TKN Rosan Roeslani di kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri diyakini membawa misi untuk merangkul PDIP.
Baca SelengkapnyaMK Putuskan Ambang Batas Parlemen 4 Persen Diubah Sebelum Pemilu 2029
Hal ini tercantum dalam Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 dari perkara yang diajukan oleh Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).
Baca SelengkapnyaPrabowo: Hati-Hati Ada Politisi Obral Janji dan Omdo, Lidah Tak Bertulang
Prabowo juga menyinggung hilirisasi yang menjadi salah satu program unggulannya bersama Gibran Rakabuming Raka.
Baca SelengkapnyaRektor Perguruan Tinggi Katolik Seluruh Indonesia Resah karena Demokrasi Semakin Menyimpang
Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik (APTIK) Indonesia memberikan pernyataan sikap terkait dinamika politik di negeri ini menjelang Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaDemokrat Hampir 10 Tahun jadi Oposisi, Kritik AHY: Pembangunan di Indonesia Belum Merata
AHY menegaskan ingin fokus memenangkan Partai Demokrat dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya