Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Rapat di Gedung KPK, Komisi III Pertanyakan Kasus yang Mandek

Rapat di Gedung KPK, Komisi III Pertanyakan Kasus yang Mandek KPK. ©2017 Merdeka.com/Dwi Narwoko

Merdeka.com - Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery menyebut pihaknya mengonfirmasi beberapa kasus mandek yang belum diselesaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Konfirmasi dilakukan dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar di Gedung KPK secara tertutup.

"Terkait kasus yang jadi hambatan dan perhatian publik," katanya usai RDP, Selasa (7/7).

Namun Herman enggan menyebutkan kasus apa saja yang dia pertanyakan kepada Komjen Firli Bahuri cs. Menurut Herman, Firli cs mengklaim belum tuntasnya sebuah kasus lantaran masih menunggu penghitungan kerugian keuangan negara.

"Saya tidak perlu sebutkan secara umum kasus yang jadi perhatian publik, kenapa terkatung-katung, ada banyak kendala yang dijelaskan pimpinan KPK tadi terkait penghitungan kerugian negara dan lain-lain," jelasnya.

Enggan membeberkannya, Herman menyebut hal itu yang menjadi salah satu alasan RDP digelar secara tertutup.

"Hal itu hal teknis penyidikan tidak bisa saya buka di sini, itulah sebabnya rapat kali ini kita buat rapat tertutup karena kami ingin tanyakan banyak kasus yang jadi perhatian publik," ujarnya.

Penjelasan KPK

Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango membenarkan pihaknya membahas sejumlah perkara-perkara yang menjadi perhatian masyarakat dalam RDP tersebut. Dia mengatakan, perkara-perkara yang dibahas sudah diumumkan ke publik.

"Mereka menanyakan perkara kasus, dan kami nyatakan kami bicara terminologi perkara, kalau perkara tidak ada yang bisa ditutupin, terkait perkara apa saja yang melalui proses penyidikan kita sebutkan," katanya.

Serupa dengan Herman, Nawawi juga enggan membicarakan secara spesifik perkara apa saja yang dibahas bersama para legislator. Namun, dia menegaskan bahwa perkara yang dibahas tersebut sudah diumumkan ke publik.

"Hampir semua sudah diumumkan, sprindik sudah kami keluarkan, ada satu perkara barang kali bisa saja satu perkara bisa 7 sprindik 8 sprindik seperti itu," tutupnya.

Reporter: Fachrur RozieSumber: Liputan6.com

(mdk/fik)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Dewas Nyatakan 12 Pegawai KPK Terbukti Pungli di Rutan Koruptor, Uang Diterima Capai Ratusan Juta
Dewas Nyatakan 12 Pegawai KPK Terbukti Pungli di Rutan Koruptor, Uang Diterima Capai Ratusan Juta

Dewas KPK menyatakan 12 pegawai KPK bersalah terkait pungli di rutan KPK.

Baca Selengkapnya
Dalih Pegawai KPK Terlibat Skandal Pungli di Rutan: Untuk Biaya Makan dan Ongkos Bekerja
Dalih Pegawai KPK Terlibat Skandal Pungli di Rutan: Untuk Biaya Makan dan Ongkos Bekerja

Hal itu diungkapkan Dewan Pengawas KPK saat menggelar sidang putusan etik 15 pegawai kluster kelima kasus pungli di rutan KPK.

Baca Selengkapnya
Komisi II: Putusan DKPP soal Etik Ketua KPU Mirip MKMK, Tuai Perdebatan Publik
Komisi II: Putusan DKPP soal Etik Ketua KPU Mirip MKMK, Tuai Perdebatan Publik

Ketua KPU terbukti melanggar etika saat menerima pendaftaran pencalonan Gibran Rakabuming Raka

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Dieksekusi, 78 Pegawai KPK Serentak Minta Maaf Terlibat Pungli di Rutan
Dieksekusi, 78 Pegawai KPK Serentak Minta Maaf Terlibat Pungli di Rutan

Permintaan maaf tersebut dibacakan langsung oleh para pegawai yang dijatuhi sanksi berat oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Baca Selengkapnya
KPK Terima 5.079 Aduan Dugaan Korupsi Sepanjang 2023
KPK Terima 5.079 Aduan Dugaan Korupsi Sepanjang 2023

Nawawi menyebut, dari 5.079 laporan yang diterima, ada sebanyak 690 laporan yang tidak dapat ditindaklanjuti.

Baca Selengkapnya
KPU Siap Buka-bukaan dengan Komisi II DPR Terkait Dugaan Kecurangan Pemilu
KPU Siap Buka-bukaan dengan Komisi II DPR Terkait Dugaan Kecurangan Pemilu

RDP dengan Komisi II kemungkinan baru akan digelar setelah rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
PNKT Bakal Mengawal Pemerintahan Prabowo-Gibran
PNKT Bakal Mengawal Pemerintahan Prabowo-Gibran

Prabowo-Gibran adalah sosok pemimpin yang akan selalu bersama rakyat.

Baca Selengkapnya
Minta Jadi WNI, Enam Pengungsi Rohingya Ajukan Pembuatan KTP di Disdukcapil Makassar
Minta Jadi WNI, Enam Pengungsi Rohingya Ajukan Pembuatan KTP di Disdukcapil Makassar

Satu keluarga berjumlah enam orang yang merupakan pengungsi Rohingya mendatangi Kantor Disdukcapil Makassar untuk mengajukan pembuatan KK dan KTP.

Baca Selengkapnya
KPK Beberkan Baru 29,55 Persen Legislator yang Lapor LHKPN, 6 Menteri Jokowi Belum Setor
KPK Beberkan Baru 29,55 Persen Legislator yang Lapor LHKPN, 6 Menteri Jokowi Belum Setor

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis tingkat kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2023

Baca Selengkapnya