PWNU Jatim Ingatkan Nahdliyin Jangan Ikut-ikutan People Power

Minggu, 19 Mei 2019 21:06 Reporter : Moch. Andriansyah
PWNU Jatim Ingatkan Nahdliyin Jangan Ikut-ikutan People Power Ketua PWNU Jawa Timur, KH Marzuki Mustamar. ©2019 Merdeka.com/Moch Andriansyah

Merdeka.com - Seruan aksi people power di Jakarta pada 22 Mei 2019, makin gencar disuarakan. Bahkan di Jawa Timur, kabarnya akan memberangkatkan 10 ribu orang untuk ikut aksi menolak hasil Pemilu 2019 tersebut.

Menyikapi masalah ini, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur, KH Marzuki Mustamar mengimbau Nahdliyin -sebutan warga NU– untuk tetap tenang, dan tidak terpancing gerakan politik jalanan ala people power.

"Jangan ikut-ikutan sesuatu yang itu bukan kewenangan kita, ya, terus kalau itupun, misalnya, diatasnamakan kedaulatan rakyat, kedaulatan rakyat yang resmi itu disalurkan lewat Pemilu," tegas Kiai Marzuki, Minggu (19/5).

Menurut Kiai Marzuki, calon yang dinyatakan menang lewat Pemilu itulah (hasil) suara rakyat. "Jangan lantas, sebetulnya hanya sekian persen orang mengatasnamakan kedaulatan rakyat, lalu nyuwen sewu (maaf), pakai politik jalanan," katanya.

Kiai Marzuki kembali mengingatkan Nahdliyin, bahwa aksi people power adalah gerakan inkonstitusional. "Mencapai kekuasaan dengan memaksa-maksa begitu, akhirnya pemerintah yang berkuasa itu kurang legitimate, dan kurang sah secara hukum," katanya.

Bahkan, lanjut Kiai Marzuki, pemerintahan yang dicapai melalui politik jalanan, kurang mendapat dukungan internasional. "Ujung-ujungnya Indonesia kurang dipercaya rakyatnya, dan itu endak stabil secara politik selama lima tahun," katanya.

Kalau pemerintahan selama lima tahun tidak stabil, masih menurut Kiai Marzuki, maka pemerintah sulit mencapai program pembangunannya. "Apalagi, ditambah asing banyak yang gak percaya, mau kerja sama susah, nanti saham turun, nilai rupiah juga turun," ucapnya.

"Jadi pemerintah harus legitimate, harus kuat. Supaya legitimate, kuat, untuk menyatakan kedaulatan rakyat harus lewat Pemilu yang sah, jangan lewat politik jalanan," tegasnya.

Gugatan dengan Data Valid

Sementara Ketua Bravo-5 Jawa Timur, Ubaidillah Amin Moech alias Gus Ubed berharap, saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan hasil Pemilu 2019 pada 22 Mei mendatang, baik kubu 01 Jokowi-Ma'ruf maupun 02 Prabowo-Sandi bisa bekerja sama. Kalau tidak puas dengan hasil Pemilu atau merasa dicurangi, Gus Ubed menyarankan untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK.) "Tapi datanya harus valid, jangan asal-asalan, seperti data C1 scan-scanan," pungkas Gus Ubed.

Sebelumnya, KH Solachul Aam Wahib Wahab alias Gus Aam yang merupakan salah satu kiai NU pendukung 02, menaksir, akan ada 10 ribu orang yang siap meramaikan gerakan kedaulatan rakyat — istilah people power versi kubu Prabowo-Sandiaga — di Jakarta.

Menurut cucu salah seorang pendiri NU, KH Wahab Hasbullah tersebut, bahwa 10 ribu orang yang akan diberangkatkan ke Jakarta itu bagian dari Forum Umat Islam (FUI) se-Jawa Timur.

"Sekitar 10 ribu (massa) yang masuk ke saya. Tapi bukan saya saja, kan banyak. Dari kiai mungkin ada, yang lain-lain ada," kata Gus Aam di sela aksi Bela Kedaulatan Rakyat di depan Kantor Bawaslu Jawa Timur, Jalan Tanggulangin, Surabaya, Jumat (17/5). [bal]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini