Pungli BLT Pandemi Corona di Depok Bukti Rendahnya Integritas

Merdeka.com - Indonesian Corruption Watch (ICW) menilai kasus pungli bansos uang tunai bagi keluarga penerima manfaat (KPM) akibat Covid-19 di Kota Depok karena faktor data yang tidak terintegrasi dengan kementerian.

"Pemerintah seharusnya memiliki data berbasis by name by address agar titik rawan korupsi dapat diminimalisir. BLT (bantuan langsung tunai) rawan dikorupsi ketika tidak ada data yang terintegrasi dari setiap kementerian seperti Kemensos, Kemenaker, BPS, dan lain-lain," jelas peneliti ICW Wanna Alamsyah saat dihubungi merdeka.com, Minggu (19/4).

Selanjutnya, dia menjelaskan, pemerintah seharusnya melakukan verifikasi terhadap penerima bantuan. Seperti mendokumentasikan setiap bantuan yang disalurkan kepada warga.

"Ini akan sangat teknis, tapi sangat dibutuhkan. Misal, setiap penerima bantuan yang mendapatkan BLT dari pemerintah, petugas harus menjelaskan apa saja yang didapatkan dan berapa nominal uang yg diberikan (jika ada pemberian uang tunai)," terangnya.

Wanna menggambarkan kondisi berbeda di beberapa negara soal BLT, yang memberikan langsung kepada masyarakat tanpa kategori-kategori tertentu.

"Khusus untuk di Jepang tidak ada penggolongan warga yg mendapatkan (apakah pekerja informal atau kelompok rentan). Jadi seluruh warganya mendapatkan BLT," jelasnya.

Oleh sebab itu, dia menyarankan, kepada pemerintah untuk memperkuat sistem pencegahan dengan verifikasi data di lapangan. Agar tidak ada lagi kecolongan persoalan dana BLT saat pandemi Covid-19.

Pungli BLT Covid-19 di Kota Depok

Diketahui, kasus pungli bansos KPM di Kota Depok ini terkuak setelah ratusan warga RT OO5 RW O6 Kelurahan Mampang, Kecamatan Pancoramas, Kota Depok mengeluhkan pungli dana bansos KPM yang dilakukan RT.

Dalam keluhannya, mereka mengaku hanya menerima uang bansos KPM dari RT sebesar Rp225.000 dari yang seharusnya sebesar Rp250.000 per KK.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Depok Hardiono mengatakan, pihaknya akan menindak RT dan RW yang memungli dana bansos korban virus korona di Kota Depok tersebut.

"Saya ingatkan RT RW untuk tidak memungli dana yang bukan haknya, apapun alasannya. Karena memungli uang tersebut tidak berkah. Ini pidana yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum," tegasnya.