Puluhan pejabat eselon pensiun, Pemkot Solo kelimpungan

Merdeka.com - Sedikitnya 32 pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Solo memasuki masa purna tugas atau pensiun. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memasuki masa pensiun dalam bulan ini tersebut menduduki jabatan seperti lurah, kepala bidang (kabid), kepala seksi (kasi), serta pejabat setingkat kasi dan lainnya.

Dengan banyaknya pejabat yang memasuki masa pensiun tersebut membuat jumlah ASN di lingkungan Pemkot Solo semakin menipis. Kondisi ini ironis tatkala moratorium perekrutan calon (CASN) belum dicabut pemerintah pusat.

Berkurangnya ASN yang tidak dibarengi dengan perekrutan pegawai baru dikhawatirkan akan berdampak pada pelayanan yang tidak maksimal.

"Yang paling banyak memasuki masa pensiun di Dinas Pendidikan dan di kantor kelurahan. Kita harus melakukan tambal sulam untuk pelayanan," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Solo Budi Yulistianto, Senin (5/2).

Budi mencontohkan, di kantor kelurahan, banya pejabat lurah yang tidak memiliki staf dan kepala seksi. Hanya beberapa bidang yang merangkap sebagai petugas pelayanan. Bahkan ditemukan beberapa kantor kelurahan minim petugas pelayanan.

"Kalau di kelurahan yang tidak punya staf atau kasi ditinggal lurahnya rapat keluar misalnya, ya pasti kantornya kosong. Imbasnya, pelayanannya jadi terganggu," katanya.

Akibatnya, pemkot terpaksa merekrut tenaga kontrak dengan perjanjian kerja (TKPK). Namun itu tidak bisa menjadi satu-satunya solusi, mengingat tenaga kontrak hanya bisa menempati pos-pos teknis. Tidak bisa ditempatkan di posisi pengambil kebijakan dan keuangan.

"TKPK kita jumlahnya mencapai seribuan. Kami masih menunggu dibukanya pembukaan CASN tahun ini," ucapnya.

Wali Kota Solo F.X Hadi Rudyatmo menilai kebijakan moratorium CASN oleh pemerintah pusat merugikan pemerintah daerah. Pasalnya mereka tidak mengetahui kondisi di daerah. Untuk itu, ia meminta ada perlakuan khusus.

"Untuk kuota penerimaan CASN 2018, kami masih menunggu keputusan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birojrasi (Kemenpan dan RB)," jelasnya.

Pemkot sebelumnya mengajukan 609 kuota penerimaan CASN Kemenpan dan RB. Rekruitmen CASN terakhir digelar Pemkot pada 2014 lalu. Hal ini terkait kebijakan Pemerintah Pusat memoratorium penerimaan CPNS. Akibatnya kekurangan jumlah ASN semakin bertambah dari tahun ke tahun.