PSI desak pemerintah ubah skema pembayaran perjalanan dinas anggota DPR

Merdeka.com - Ratusan caleg dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berkumpul di kantor DPP di jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat. Mereka diminta menandatangani pakta integritas terkait kampanye bersih-bersih di DPR.

Ketua DPP PSI Tsamara Amany mengatakan, kader PSI yang jika terpilih nantinya d masuk dalam parlemen diwajibkan untuk transparan penggunaan dana perjalanan dinas.

"Pakta integritas ini mewajibkan kader PSI yang ada dalam parlemen untuk mengembalikan kelebihan anggaran. Dan akan melaporkan perjalanan dan kunjungan kerja dan juga transparan dalam penggunaan anggaran," kata Tsamara dalam diskusi yang bertajuk DPR stop hamburkan uang rakyat di lokasi, Minggu (5/8).

Tsamara mengaku pihaknya menemukan bahwa selama ini telah terjadi pemborosan dan penghamburan uang rakyat dalam skala yang mencengangkan di DPR. Berdasarkan penelusuran para caleg PSI menemukan bahwa banyak anggota DPR memanipulasi uang rakyat dalam berbagai bentuk. Mereka memanipulasi biaya perjalanan, biaya kunjungan kerja, biaya studi banding, biaya kunker dapil dan reses.

Tsamara melanjutkan, pihaknya mendesak pemerintah untuk mengubah skema pembayaran perjalanan dinas anggota DPR dari lumpsum ke at cost atau riil. At cost adalah jumlah uang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah. Sementara, lumpsum yaitu jumlah uang yang diterima dibayarkan sekaligus di awal berdasarkan perhitungan terlebih dahulu.

Menurut dia, pemerintah harus merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1990 tentang Perjalanan Dinas Pimpinan Dan Anggota DPR RI yang bersifat lumpsum.

"Ya mendesak pemerintah merevisi PP nomor 61 tahun 1990 sehingga nanti isinya sejalan dengan peraturan menteri keuangan (PMK) 113 tahun 2012 yaitu pertanggungjawaban biaya perjalanan harus berdasarkan biaya riil," kata Tsamara.

Tsamara menambahkan, para kader juga dituntut agar mengupayakan mekanisme yang dapat mewajibkan anggota DPR membuat laporan langsung secara online kepada publik.

"Ada laporan reses dan kunker yang harus disampaikan terbuka kepada publik secara online. Ini termasuk solusi yang kita tawarkan juga ke masyarakat agar tidak ada lagi pemborosan uang rakyat," imbuh dia.

Reporter: Moch Harusnyah

Sumber: Liputan6.com (mdk/eko)