Proyek Pedestrian Kota Tasikmalaya Bikin Geger, Stan PKL Tiba-Tiba 'Hilang'

Kamis, 8 Desember 2022 12:19 Reporter : Mochammad Iqbal

Merdeka.com - Proyek pedestrian di Jalan HZ Mustofa dan Cihideung, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat diketahui sudah rampung dan mendapat apresiasi positif warga. Namun di balik itu semua, saat ini di jalur Malioboro dan Braga Tasik itu menyisakan persoalan baru, karena stan pedagang kaki lima (PKL) menghilang sehingga kini pedagang merasa digantung.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, stan PKL yang terpasang kemudian hilang dari jalur berkonsep minimalis modern itu. Stan-stan tersebut merupakan bantuan dari bank BJB. Kini keberadaannya masih misterius setelah sempat terpasang satu hari.

Nining (52), salah satu PKL pedestrian Cihideung, mengaku saat betul-betul merasa digantung oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya. Dia mengaku cukup bingung, apakah bisa kembali berjualan di lokasi tersebut seperti sebelumnya atau tidak.

"Awalnya saya bahagia karena di jalur Cihideung dipasang stan yang bagus pisan untuk kami para PKL. Tapi baru sehari dipasang ternyata sudah dibongkar lagi. Bahagia kami hanya beberapa saat, sekarang kami merasa digantung oleh pemerintah," kata Nining, Kamis (8/12).

Sementara itu, Adang Setiawan yang merupakan Ketua PKL pedestrian Cihideung menyebut bahwa nasib para pedagang saat ini seakan dibiaskan pemerintah. Sebelumnya para PKL sudah menagih janji Wali Kota karena menjanjikan mereka bisa kembali berjualan di jalur pedestrian.

"Tapi sampai sekarang keputusan penataan para pedagang oleh pemerintah masih menggantung dan tak memperhatikan nasib para pedagang selama ini. Kami sempat jualan biasa, tapi karena belum ada kepastian penataan jadinya dilarang lagi berjualan," sebut Adang.

2 dari 2 halaman

Adang juga mengungkapkan bahwa dia bersama para PKL sempat berkomunikasi dengan Asisten Daerah (Asda) Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Tasikmalaya, Tedi Setiadi sebagai ketua tim koordinator proyek pedestrian.

"Katanya akan dirapatkan. Selama ini belum ada kepastian formulasinya. Titik-titik tempatnya padahal sudah disetujui oleh Pemkot. Kalau jumlah sudah sesuai ada 304 PKL. Itu sudah sesuai dengan (dinas) Indag," ungkapnya.

Terkait hal tersebut, Tedi Setiadi mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih menunggu kajian dari Dinas pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Kajian tersebut kaitan dengan estetikanya.

"Kajian itu nantinya akan memutuskan penempatan PKL supaya lebih tertata dan tak akan menimbulkan kesan kumuh serta disediakan stan khusus yang lebih menarik sesuai kawasan pedestrian," beber Tedi.

Adapun untuk PKL yang akan diutamakan berjualan adalah yang selama ini sudah terdata di dinas terkait. Namun pada akhirnya, Penjabat Wali Kota Tasikmalaya, Cheka Virgowansyah yang akan memutuskan jalan keluarnya yang menguntungkan semua pihak.

Dia menyebut bahwa persoalan tersebut sebetulnya sudah dipahami oleh para PKL. "Saya yakin pimpinan akan mengeluarkan kebijakan yang semuanya menguntungkan. Para PKL dan masyarakat penghuni dan pemilik toko, karena butuh PKL, sebagai magnet. Warga setempat harus kita hormati juga," tutup Tedi.

[cob]