Profil 5 Penjabat Gubernur Dilantik Mendagri, Ada Purnawirawan Jenderal Polisi

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian hari ini akan melantik lima penjabat (Pj) gubernur untuk lima provinsi yang kepala daerahnya sudah habis masa jabatannya di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Lima gubernur yang masa jabatannya berakhir pada 15 Mei 2022 adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan, Gubernur Banten Wahidin Halim, Gubernur Gorontalo Ruslie Habibie, Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar dan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan.

Berikut profil lima penjabat gubernur dilantik hari ini:

1. Sekretaris Daerah Banten Al Muktabar

Ali Muktabar akan dilantik menjadi penjabat Gubernur Banten menggantikan Wahidin Halim. Dikutip dari situs provinsi Banten, sebelum menjadi Sekjda Banten, Ali Muktabar pernah menjabat Widyaiswara Utama Kemendagri.

Pria kelahiran Jakarta 12 Juni 1965 ini juga pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Kerjasama Antar Negara di Kemendagri. Dia juga merupakan mantan Ketua Umum Ikatan Widyaiswara Indonesia (IWI).

Dalam LHKPN dilaporannya 15 Februari 2021, Ali Muktabar memiliki total kekayaan Rp16.214.851.492. Dengan rincian tanah dan bangunan senilai Rp8.250.000.000 dan kendaraan senilai Rp1.155.000.000. Harta bergerak lainnya senilai Rp100.000.000 serta kas dan setara kas senilai Rp6.709.851.492.

2. Komjen (Purn) Paulus Waterpauw

Komisaris Jenderal Polisi (Purn) Paulus Waterpauw akan dilantik menjadi penjabat Gubernur Papua Barat. Dia saat ini menjabat sebagai Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP sejak 21 Oktober 2021.

Putra asli Papua ini berpengalaman dalam bidang intel selama berkarir di korps bhayangkara. Jabatan kepolisian terakhir lulusan Akpol 1987 ini Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri.

Dia juga pernah menjabat sebagai Kapolda Papua, Analis Kebijakan Utama bidang Sespimti Sespim Lemdiklat Polri. Kemudian Tenaga Ahli Bidang Hukum dan HAM Lemhannas RI dan Kapolda Sumatera Utara.

Saat Paulus diposisikan sebagai Deputi bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Kemendagri. Dia menggantikan Plt (Pelaksana Tugas) Deputi Robert Simbolon.

3. Ridwan Djamaluddin Menjadi Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung

Ridwan Djamaluddin hari ini dilantik menjadi Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Pria lulusan Texas A&M University ini tercatat pernah menjabat sejumlah posisi Dirjen Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi, dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Dia pernah menjabat Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Kemudian Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Ridwan juga pernah menjabat Deputi Bidang Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam Badan Pengkajian Penerapan Teknologi.

4. Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik

Selanjutnya Akmal Malik. Dia ditunjuk menjadi penjabat Gubernur Sulawesi Barat.

Pria kelahiran 16 Maret 1970 ini merupakan birokrat juga sempat menjabat sebagai Plt. Direktur Jenderal Otonomi Daerah sejak 1 Maret 2019. Dia juga sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Ditjen Otonomi Daerah (2018-2019).

Akmal bergabung dengan Kementerian Dalam Negeri khususnya Direktorat Jenderal Otonomi Daerah pada tahun 2014 di Subbag Kepegawaian pada Bagian Perundang-Undangan dan Kepegawaian Setditjen Otonomi Daerah.

Lulusan IPDN ini juga merupakan Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (DPN IKAPTK) periode 2020-2025.

5. Hamka Hendra Noer Menjadi Penjabat Gubernur Gorontalo

Terakhir Hamka Hendra Noer yang dilantik menjadi penjabat Gubernur Gorontalo. Dia saat ini menjabat Staf Ahli Bidang Budaya Sportivitas Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Selama menempuh pendidikan di Universitas Sam Ratulangi, Hamka Hendra dikenal aktif di sejumlah organisasi. Dia pernah menjabat Sekretaris Jenderal (Sekjen) Lamahu, organisasi perkumpulan masyarakat rantau Gorontalo sejak 2012-2014.

Dia juga pernah menjadi ketua umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Manado. Setelah lulus pada 1992, dia aktif di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) KNPI. Hamka Hendra juga tercatat menjadi dosen program pascasarjana dan penguji tesis pada sejumlah perguruan tinggi di Indonesia, seperti Universitas Indonesia hingga Universitas Gadjah Mada.