Profil 3 Hakim PN Jakarta Pusat Menangkan Partai PRIMA soal Tahapan Pemilu
Merdeka.com - Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tengah disorot. Penyebabnya, terkait putusan hakim yang mengabulkan gugatan Partai Prima dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pihak tergugat.
Tiga hakim yang memimpin persidangan yakni adalah T. Oyong sebagai ketua, serta H. Bakri dan Dominggus Silaban sebagai anggota.
Lihat Pemilu 2024 di Liputan6.com
Dalam putusannya, hakim mengabulkan keinginan Partai Prima agar tahapan Pemilu 2024 tidak dilanjutkan dan diulang kembali. Putusan itu menjadi polemik.
Banyak pihak mempertanyakan putusan ketiga hakim. Amar putusan dinilai sangat kontroversi. Bahkan Menko Polhukam Mahfud MD, menyebut hakim tak cermat atas putusannya.
Lalu siapakah sosok hakim T Oyong, H Bakri dan Dominggus Silaban yang kemudian menjadi buah bibir atas putusannya?
T. Oyong
Dilansir dari situs pn-jakartapusat.go.id, hakim Tengku Oyong SH MH lahir di Medan 4 Maret 1964.
T Oyong menempuh pendidikan sarjana atau S-1 jurusan Hukum Tata Negara di Universitas Islam Sumatera Utara. Ia kemudian melanjutkan pendidikan magister di Fakultas Hukum Universitas Jambi.
Sebelum bertugas di PN Jakarta Pusat, Oyong pernah menjabat sebagai Hakim/Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, Jambi. Dia juga tercatat pernah bertugas sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Ambon.
Oyong kemudian dimutasi sebagai hakim di Pengadilan Negeri Medan. Hingga kemudian, dimutasi kembali menjadi hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Saat ini, T Oyong menjabat Hakim Madya Utama dengan pangkat/golongan Pembina Utama Muda (IV/c).
Sejumlah perkara pernah ditangani Oyong selama menjadi hakim. Pada tahun 2021, Oyong pernah memberikan vonis lepas kepada Siska Sari W Maulidhina alias Siska, perempuan yang mengaku sebagai keturunan Nyi Roro Kidul. Saat itu, hakim menilai tindakan yang Siska lakukan bukan tindak pidana.
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) T. Oyong tahun 2022 yang diakses melalui situs elhkpn.kpk.go.id, total harta kekayaan nya mencapai 4.972.370.129 yang terdiri dari 9 tanah dan bangunan di Kota Medan, Kota Dumai, Kota Sarolangun, Kota Langkat, dan Kota Tanjungbalai, lalu 4 sepeda motor dan 2 mobil, harta bergerak lainnya, surat berharga, kas dan setara kas, serta harta lainnya.
Hakim H.Bakri
Hakim H Bakri SH MH lahir di Boyolali 8 Mei 1961. Sebelum menjadi hakim, Bakri menempuh pendidikan S-1 Hukum Pidana di Universitas Muria Kudus dan S-2 di Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang.
Saat ini, Bakri merupakan Hakim Utama Muda dengan pangkat/golongan Pembina Utama Madya (IV/d) yang sedang bertugas di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Dominggus Silaban
Hakim Dominggus lahir di Medan, 26 Juni 1965. Dia merupakan Hakim Utama Muda dengan pangkat/golongan Pembina Utama Madya (IV/d) yang saat itu bertugas di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Ia tercatat pernah menempuh pendidikan S-1 Hukum Perdata di Universitas HKBP Nommensen dan S-2 Ilmu Hukum di Universitas Padjadjaran.
Sebelum menjabat sebagai Hakim Utama Muda di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dia pernah bertugas sebagai Hakim di Pengadilan Tinggi Medan.
Berdasarkan laporan LHKPN tahun 2021, Dominggus Silaban memiliki total harta kekayaan sebesar 3.269.500.000 yang terdiri dari 5 tanah dan bangunan di Kota Medan dan Kota Labuhanbatu, lalu 1 sepeda motor dan 3 mobil, harta bergerak lainnya, serta kas dan setara kas.
Reporter Magang: Azizah Paramayu
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
hakim semula hendak memanggil Jokowi untuk meminta keterangan. Namun, dibatalkan demi menghargai kepala negara.
Baca SelengkapnyaMK juga menyiagakan dokter bagi hakim selama tahapan penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pileg 2024.
Baca SelengkapnyaGerakan itu dilakukan untuk agar Hakim MK membuat keputusan tanpa terintervensi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Plt Ketum PPP Mardiono mengaku puas dengan penampilan Ganjar Pranowo di debat Calon Presiden (Capres).
Baca SelengkapnyaHasto Sengketa Pilpres di Momen Hari Kartini: Semoga MK Ketuk Palu Emas, Bukan Palu Godam
Baca SelengkapnyaNasDem mengaku tengah berkomunikasi dengan PDIP sebagai partai yang menginisiator hak angket.
Baca SelengkapnyaHakim MK meminta PDIP menunjukkan bukti-bukti konkret untuk dapat di cross check ulang.
Baca SelengkapnyaHasto yakin Ganjar Mahfud merupakan pemimpin yang diharapkan oleh masyarakat.
Baca SelengkapnyaSelain Hadi, ada nama Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, yang juga dilantik hari ini.
Baca Selengkapnya