Merdeka.com - Presiden Joko Widodo belum bersikap soal rencana pembangunan gedung DPR. Alasannya, laporan soal pembangunan gedung baru itu belum secara resmi disampaikan ke kepala negara.

"Sampai hari ini belum ada informasi itu ke Presiden mengenai pembangunann itu," kata Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/8).

Johan menjelaskan, DPR harus berbicara dengan pemerintah apabila ingin membangun gedung baru. Sebab, setiap hal yang berkaitan dengan anggaran wajib atas persetujuan pemerintah. Dia meminta terkait hal ini ditanyakan ke Menteri Keuangan Sri Mulyani, apakah pembangunan gedung baru DPR dimasukkan dalam RAPBN tahun 2018 atau tidak.

"Detailnya apakah sudah dimasukan di dalam (RAPBN) 2018 kan makanya ditanya ke itu (ke Sri Mulyani). Belum sampai ke setuju enggak setuju, saya kira masih dibahas," katanya.

Sekretaris Jenderal DPR Ahmad Djuned mengatakan, DPR telah mendapatkan alokasi anggaran untuk penataan kawasan Parlemen di APBN 2018. Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk proyek tersebut sekitar Rp 600 miliar dari total anggaran DPR tahun 2018 sebesar Rp 5,7 triliun.

Rencana penataan kawasan itu akan dimulai dengan perencanaan, manajemen konsultan dan konstruksi. Sehingga, penataan kawasan Parlemen yang di dalamnya berisi proyek gedung baru DPR kemungkinan akan dilakukan pada akhir 2018 atau awal tahun 2019.

Selain gedung, DPR juga akan melakukan perencanaan pembangunan alun-alun demokrasi, perpustakaan, museum dan pusat kajian. Keseluruhannya itu masuk dalam proyek penataan kawasan Parlemen. Namun, pembangunan yang menjadi prioritas adalah gedung baru DPR dan alun-alun demokrasi.

"Jadi untuk anggaran 2018 itu adalah untuk penataan kawasan termasuk gedung di dalamnya, itu sekitar Rp 600 miliar dan itu nantinya akan dimulai dengan perencanaan, apakah untuk tahun 2018," kata Djuned di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/8).