PPP janji konsisten tak kirim anggota ke Pansus angket KPK

Merdeka.com - Ketua DPP PPP Muktamar Pondok Gede Syaifullah Tamliha berjanji pihaknya akan tetap konsisten tidak mengirimkan anggota ke Pansus angket KPK. Sebab, PPP ingin DPR memberikan dukungan penuh kepada KPK dalam tugas pemberantasan korupsi.

"Romi katakan kita tidak akan kirim, konsisten tidak di dalam situ. PPP kan termasuk orang yang melahirkan KPK," kata Tamliha di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/5).

Ketua Umum PPP Romahurmuziy, kata dia, telah memberikan instruksi kepada kader mereka di DPR untuk tidak menandatangani atau ikut serta dalam Pansus angket KPK. Jika masih ada kader yang ngotot ikut dalam Pansus, maka DPP PPP akan menjatuhkan sanksi.

"Sudah diberi instruksi ketum diberikan tindakan tegas kalau perlu diberhentikan sebagai anggota partai," tegasnya.

Menurutnya, keputusan soal pembentukan Pansus angket KPK akan diputuskan dalam sidang paripurna. "Apapun hasil itu dibawa ke paripurna, kita bisa gugat di paripurna, panjang itu," pungkas dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan hingga saat ini belum ada fraksi partai yang menyampaikan nama-nama anggota mereka ke Pansus angket KPK.

"Sampai hari ini belum ada fraksi menyampaikan susunan anggota pansus angket. Belum ada yang masuk anggota dari kepanitian angket," kata Agus di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/5).

Agus menyebut, fraksi Demokrat tetap konsisten menolak angket KPK. Tak hanya sikap fraksi Demokrat, anggota juga satu suara tak mendukung angket KPK digunakan.

"Demokrat dari awal tak menyetujui angket. Demokrat tak tanda tangan pengusulan. Bukan hanya fraksi tapi anggota juga. Kita dari awal clear PD tak menyetujui angket," tegasnya.

Selain itu, Agus menyebut fraksi-fraksi partai juga belum melakukan lobi terkait angket KPK. Sebab, tiap-tiap anggota fraksi partai masih menjalani masa reses dan melawat ke daerah-daerah pemilihan masing-masing.

"Sampai saat ini tak pernah lobi masalah tersebut. Masih banyak yang reses. Kalau besok baru pembukaan masa sidang. Barangkali besok kita baru bisa berbicara dengan yang lain," terangnya.