Polri: Wakapolri pengganti Syafruddin tak harus lewat Wanjakti
Merdeka.com - Kursi Wakil Kepala Kepolisian RI (Wakapolri) masih kosong setelah ditinggal Komjen Syafruddin yang dilantik sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB). Hingga saat ini belum ada keputusan final terkait sosok yang akan mengisi posisi tersebut.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Mohammad Iqbal mengatakan, Kapolri Jenderal Tito Karnavian masih berkonsultasi dengan Presiden Joko Widodo mengenai nama-nama pengganti Syafruddin. Menurut Iqbal, jabatan Wakapolri tak harus digodok Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) Polri.
"Yang menyebut Wanjakti siapa? Tidak perlu juga dapat di-wanjakti-kan. Artinya bisa di-wanjakti-kan bisa tidak. Dikonsultasikan iya," ujar Iqbal di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (16/8/2018).
Iqbal menuturkan, institusinya tidak pernah mengeluarkan nama-nama kandidat pengganti Syafruddin. Beberapa nama yang muncul di publik hanya isu biasa yang berkembang luas di masyarakat.
Dia mengatakan, Wakapolri bisa diisi oleh perwira tinggi (pati) baik dari bintang tiga, dua, bahkan bintang satu selama memenuhi kriteria yang dibutuhkan.
"Polri organisasi besar setelah TNI, sehingga akan ditunjuk pati Polri yang kredibel, mumpuni, leadership, yang patut diteladani untuk menjalankan tugas-tugas kepolisian," ucap Iqbal.
Reporter: Nafiysul QodarSumber: Liputan6.com
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hal itu disampaikan Sigit di hadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat rapat pimpinan TNI-Polri di GOR Ahmad Yani Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP mengingatkan Kapolri banyak suara dari rakyat yang juga berharap agar Polri tetap netral di Pemilu 2024 ini.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Kapolri Jenderal Sigit mengatakan sosok presiden selanjutnya mampu meneruskan estafet kepemimpinan ke depan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Presiden sudah akan menaikkan pangkatnya bulan Agustus. Tapi dia menolak kesempatan langka menjadi jenderal.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan Surat Telegram ST/171/I/KEP./2024 terdapat sejumlah pejabat Polri diberikan tugas ke beberapa instansi.
Baca SelengkapnyaKetua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diusulkan memimpin koalisi besar Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaIstana menjelaskan alasan Presiden Jokowi memilih Mendagri Tito Karnavian menjadi Plt Menko Polhukam menggantikan Mahfud MD.
Baca SelengkapnyaKapolda memutuskan terhitung mulai 31 Januari 2024, Bripka NA diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Bintara Polri.
Baca SelengkapnyaKapolri pun memerintahkan kepada seluruh anggotanya untuk terus siap-siaga.
Baca Selengkapnya