Polri Jawab Dugaan Jual Beli Restorative Justice

Merdeka.com - Polri merespons isu dugaan praktik jual beli restorative justice (RJ) dalam menyelesaikan perkara. Isu itu sempat disinggung anggota Komisi III Adang Daradjatun saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menjelaskan, aturan RJ yang diterapkan penyidik telah diatur dalam Perkap 6 tahun 2019 tentang Penyidikan dan Perpol 8 tahun 2021 tentang Restorative Justice.

"Itu yang menjadi dasar penyidik. Kalau ada pelanggaran maka penyidik agar kode etik bisa diproses, kalau terbukti pidana juga diproses," ucap Dedi saat dikonfirmasi, Selasa (18/1).

Dengan adanya aturan dan regulasi yang jelas, bisa menjadi dasar pemantauan praktik RJ oleh penyidik di lapangan. Adapun jika terjadi pelanggaran bisa langsung dilaporkan ke Dumas atau pengaduan masyarakat milik Polri, maupun Propam Presisi.

"Sudah jelas dan setiap pelanggar yang terbukti akan ditindak tegas," tegas Dedi.

DPR Ungkap Jual Beli JR

Sebelumnya, Anggota Fraksi PKS Adang Darajatun mengungkap adanya praktik jual-beli penyelesaian perkara melalui restorative justice.

"Karena saya lihat di lapangan ini restorative justice ini udah mulai jual-menjual," ungkap Adang ketika rapat kerja dengan LPSK di Senayan, Jakarta, Senin (16/1).

Meski tidak merinci di mana dan kapan adanya kasus praktik jual beli restorative justice yang ia temukan. Namun, Adang menilai konsep restorative justice saat ini mulai bergeser.

Purnawirawan jenderal bintang tiga atau Komjen Pol itu memperingati jangan sampai praktik dugaan jual beli restorative justice merebak. Oleh karena itu, ia meminta LPSK memperhatikan dan mendalami berjalannya praktik restorative justice di Indonesia.

"Saya minta kedalaman. ini nggak main-main ya," kata mantan Wakapolri tersebut.