Merdeka.com - Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane menyesalkan sikap polisi dalam menangani kasus hoaks surat suara 7 kontainer yang sudah dicoblos. Polisi sudah menangkap dua orang atas nama inisial HY dan LS yang ditangkap di Bogor, Jawa Barat dan Balikpapan, Kalimantan Timur.

"Polisi begitu cepat menangkap dua tersangka penyebar hoaks yang nota bene wong cilik, sebaliknya sangat lamban menangkap tersangka penyebar hoaks wong gede, yang nota bene politisi dan tokoh organisasi keagamaan," katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu (5/1).

Neta berharap, agar Polri harus berada di depan untuk memerangi 'perang hoaks' di Indonesia. Siapa pun yang terlibat harus segera ditangkap, diperiksa, dan kasusnya dituntaskan di pengadilan.

"Apakah tersangkanya wong cilik maupun wong gede harus diproses hukum agar tidak ada diskriminasi dan orang orang gede tidak latah menjadi penyebar hoaks. Sebab itu, IPW mempertanyakan sikap polisi, kenapa begitu cepat menangkap HY di Bogor dan LS di Balikpapan," ujarnya.

"Sementara tokoh partai Andi Arif dan tokoh organisasi keagamaan Tengku Zulkarnain belum ada tanda tanda akan diproses hukum. Seharusnya kedua tokoh itu juga segera ditangkap, sama seperti polisi menangkap HY dan LS. Sebab peran antara HY dan LS sama dengan peran Arif dan Zulkarnaen, yakni sama-sama menerima konten hoaks dan kemudian menyebarkannya," sambungnya.

Dengan begitu, IPW mendesak polisi agar tidak bersikap diskriminasi. Ia ingin agar polisi harus mampu menjaga dan menegakkan kehormatan upaya penegakan hukum di Indonesia.

"Sebab polisi adalah hulu dari terciptanya rasa keadilan masyarakat, jika hulu keadilan tersebut tidak terawat dan malah kerap bersikap diskriminatif serta takut pada wong gede, bagaimana rasa keadilan dalam kehidupan berbangsa bisa tercipta," ucapnya.

Menurutnya, jika polisi tak bisa bersikap tegas maka akan adanya kegaduhan. Terlebih ditahun politik ini yang mana pada April 2019 akan dilakukannya pencoblosan capres-cawapres.

"Terutama menjelang Pilpres 2019, jajaran kepolisian harus berani bersikap tegas terhadap semua pelaku hoaks, baik wong cilik maupun wong gede. Jika polisi tidak berani bersikap tegas kegaduhan akan muncul di masyarakat, terutama pasca penghitungan hasil pilpres 2019," ungkapnya.

"Pihak-pihak yang kalah bisa saja melontarkan hoax bahwa ada kecurangan dalam pilpres. Logika yang dipakai bukan mustahil adalah kasus hoax 7 Kontainer surat suara yang sudah dicoblos. Masyarakat akan menjadi bingung dan potensi kekacauan akan terjadi," sambungnya.

Neta pun menegaskan, polisi harus bisa bersikap adil dan tegas dalam memerangi hoaks. Terlebih pada saat dan jelang Pilpres 2019.

"Sebab itu polisi harus berani bersikap tegas untuk mengantisipasi dan melakukan deteksi dini terhadap manuver pihak-pihak tertentu di Pilpres 2019 maupun pasca pilpres. Sikap tegas polisi untuk menindak semua penyebar hoax sangat diperlukan agar Pilpres 2019 menjadi sebuah kegembiraan politik yang aman dan damai bagi bangsa Indonesia," tegasnya.