Politisi PDIP tanyakan sumber anggaran Satgas Merah Putih ke Kapolri

Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR fraksi PDIP Herman Hery mengkritik langkah Polri membentuk satuan tugas (Satgas) Merah Putih. Herman menilai satgas ini hanya akan menurunkan soliditas intitusi Polri. Sebab, satgas ini mengelompokkan polisi-polisi sehingga menimbulkan kesan ekslusif.

"Saya yakin pasti tujuannya baik untuk institusi, tapi ada beberapa hal yang perlu dikritisi. Satgas ini seolah-olah ada polisi yang eksklusif. Ini tidak baik, ini menurunkan soliditas institusi Polri," kata Herman dalam rapat kerja Komisi III dengan Kapolri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/2).

Pembentukan satgas ini, kata Herman, menunjukkan adanya tiga klaster di internal Polri. Di ntaranya, polisi darah hitam, darah merah dan darah biru.

"Darah biru ini yang bisa mengisi di tingkat Kapolres-kapolres penting, darah merah yang ada di daerah-daerah, dan darah hitam yang ada di sengsara dan mati di daerah pedalaman," terangnya.

Politisi PDIP itu juga mempertanyakan anggaran operasional Satgas Merah Putih. "Satgas dibentuk nomenklatur anggaran dari mana?" ujar Herman.

Menanggapi kritik itu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menilai pembentukan Satgas suatu hal biasa seperti satuan-satuan lain. Menurutnya, Polri memiliki banyak satgas, misalkan Satgas Bom Bali, Satgas Tinombala dan Satgas Pungli. Untuk itu, polisi-polisi yang masuk satgas memiliki kelebihan lain ketimbang struktur.

"Dia (Satgas) bisa menarik orang yang pas dibandingkan struktur," klaim Tito.

"Sangat banyak Satgas dibentuk, seperti Satgas Pungli. Itu saya minta pak Irwasum buat menentukan timnya supaya satu hati, karena tidak mudah mendapatkan yang satu hati," sambungnya.

Mantan Kapolda Metro Jaya ini menjelaskan awalnya satgas Merah Putih dibentuk untuk mengantisipasi keamanan pasca aksi 4 November 2016 atau biasa dikenal 411. Kepolisian melihat ada potensi situasi memanas pasca aksi tersebut.

"Jadi perlu ada pendekatan-pendekatan," pungkasnya.