Politisi PDIP: Komandan tertinggi itu konstitusi
Merdeka.com - Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto menyatakan bahwa usulan revisi Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan instruksi langsung dari komandan tertinggi partainya. Lalu siapa yang dimaksud?
Politikus PDIP Masinton Pasaribu menyatakan bahwa komandan tertinggi partainya itu bukanlah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Menurutnya komandan tersebut adalah adalah ideologi yang taat akan konstitusi.
"Itu yang menjadikan bahwa partai kami solid. Bahwa komandan itu ideologi partai. Ideologi taat pada konstitusi. Komandannya ya itu konstitusi itu," kata Masinton saat dihubungi merdeka.com, Jumat (9/10).
Saat dicecar kembali apakah komandan tersebut adalah Megawati Soekarnoputri dia kembali mengutarakan hal yang sama. Namun, kata dia, Ketua Umum maupun anggota partainya merupakan 'bawahan' dari komandan yang dia sebut konstitusi itu.
"Semua partai itu taat sama komandannya, konstitusi. Termasuk Ketua Umum dan anggota harus taat sama konstitusi," kilahnya.
Sebelumnya, sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto angkat bicara soal polemik revisi UU KPK yang kini sedang panas dibahas di DPR. Menurut Bambang, revisi atas UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK tersebut adalah perintah dari komandan tertinggi di PDIP.
"PDI Perjuangan kan harus tegak lurus kalau perintah komandannya, pimpinannya A maka kita A semua. Kalau B ya B," ujar Bambang Wuryanto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10).
Menurut Wuryanto, sikap fraksinya tidak akan berubah dan tetap akan ngotot untuk revisi UU KPK. Dan dia yakin instruksi itu akan diikuti oleh semua anggota fraksi.
Namun saat diperjelas apakah hal tersebut instruksi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Bambang menjawab jika usulan revisi UU KPK tersebut memang perintah partainya. Bambang tak mau menyebut nama Megawati.
"Ini perintah partai, kita sudah sepakat kalau A ya semua A," ujar dia.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hasanuddin menyebut membuat aturan baru tidak boleh menabrak aturan yang sudah ada.
Baca SelengkapnyaMenteri Pertahanan Prabowo Subianto mengingatkan terkait kondisi politik saat ini.
Baca SelengkapnyaHasto mengingatkan masa reformasi atau saat Prabowo diberhentikan sebagai TNI.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
TKN menegaskan keputusan DKPP terkait persoalan teknis yang secara substansinya sudah tidak ada masalah.
Baca SelengkapnyaPenggugat belum menempuh upaya administratif yang diwajibkan peraturan yang berlaku.
Baca SelengkapnyaTB Hasanuddin menegaskan, dalam militer saat ini tidak ada istilah pangkat kehormatan lagi.
Baca SelengkapnyaPDIP memberikan catatan terhadap proses Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaLangkah politik ini diakui Maruarar Sirait mengikuti Joko Widodo
Baca SelengkapnyaSikap PDIP kini paling dinanti publik, gabung Prabowo atau oposisi?
Baca Selengkapnya