Politisi PDIP: Komandan tertinggi itu konstitusi

Jumat, 9 Oktober 2015 14:40 Reporter : Rizqi Adnamazida
Politisi PDIP: Komandan tertinggi itu konstitusi Masinton Pasaribu laporkan RJ Lino ke KPK. ©2015 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto menyatakan bahwa usulan revisi Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan instruksi langsung dari komandan tertinggi partainya. Lalu siapa yang dimaksud?

Politikus PDIP Masinton Pasaribu menyatakan bahwa komandan tertinggi partainya itu bukanlah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Menurutnya komandan tersebut adalah adalah ideologi yang taat akan konstitusi.

"Itu yang menjadikan bahwa partai kami solid. Bahwa komandan itu ideologi partai. Ideologi taat pada konstitusi. Komandannya ya itu konstitusi itu," kata Masinton saat dihubungi merdeka.com, Jumat (9/10).

Saat dicecar kembali apakah komandan tersebut adalah Megawati Soekarnoputri dia kembali mengutarakan hal yang sama. Namun, kata dia, Ketua Umum maupun anggota partainya merupakan 'bawahan' dari komandan yang dia sebut konstitusi itu.

"Semua partai itu taat sama komandannya, konstitusi. Termasuk Ketua Umum dan anggota harus taat sama konstitusi," kilahnya.

Sebelumnya, sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto angkat bicara soal polemik revisi UU KPK yang kini sedang panas dibahas di DPR. Menurut Bambang, revisi atas UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK tersebut adalah perintah dari komandan tertinggi di PDIP.

"PDI Perjuangan kan harus tegak lurus kalau perintah komandannya, pimpinannya A maka kita A semua. Kalau B ya B," ujar Bambang Wuryanto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10).

Menurut Wuryanto, sikap fraksinya tidak akan berubah dan tetap akan ngotot untuk revisi UU KPK. Dan dia yakin instruksi itu akan diikuti oleh semua anggota fraksi.

Namun saat diperjelas apakah hal tersebut instruksi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Bambang menjawab jika usulan revisi UU KPK tersebut memang perintah partainya. Bambang tak mau menyebut nama Megawati.

"Ini perintah partai, kita sudah sepakat kalau A ya semua A," ujar dia. [hhw]

Topik berita Terkait:
  1. tag
  2. Revisi UU KPK
  3. PDIP
  4. DPR
  5. KPK
  6. Jakarta
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini