Politisi PDIP: Jenderal Andika Perkasa Punya Masa Panjang Lanjutkan Agenda TNI
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Letjen Andika Perkasa Menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) menggantikan Jenderal Mulyono. Pangkat Andika pun naik satu tingkat menjadi jenderal.
Menurut Anggota Komisi I DPR Fraksi PDI Perjuangan Charles Honoris, Jokowi sudah tepat melantik Kasad baru tanpa menunggu masa pensiun Mulyono. Hal ini, menurutnya, agar TNI AD di bawah kepemimpinan baru punya cukup waktu melakukan konsolidasi untuk melaksanakan tugas-tugas pengamanan pada Pemilu Serentak April 2019.
"Dengan usia yang masih jauh dari masa pensiun (53 tahun), berarti Jenderal Andika punya masa yang relatif panjang untuk bisa mengimplementasikan kebijakan-kebijakan dalam rangka melanjutkan agenda reformasi TNI," kata Charles, Kamis (22/11).
Charles melanjutkan, selama ini Kasad memang hanya dijabat 1-2 tahun. Sehingga kesempatan menghasilkan kerja yang berdampak jangka panjang semakin terbatas.
"Jadi ketimbang berspekulasi macam-macam, lebih baik kita sama-sama tunggu dan awasi bersama kerja-kerja TNI AD di bawah kepemimpinan Jenderal Andika. Selamat bertugas dan semoga TNI AD di bawah kepemimpinan Jenderal Andika Perkasa mampu terus mengawal NKRI," tuturnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
446.219 prajurit TNI secara serentak di seluruh Indonesia dikerahkan untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi jelang hari pencoblosan 14 Februari.
Baca SelengkapnyaGaung perubahan menimbulkan pertanyaan, sebab selama ini PDI Perjuangan selalu membawa pesan keberlanjutan yang sering dikaitkan dengan motto Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaHasto mengingatkan masa reformasi atau saat Prabowo diberhentikan sebagai TNI.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
PDIP menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak keseluruhan permohonan sengketa hasil Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaEtika Jokowi sebagai presiden dipertanyakan PDI Perjuangan.
Baca SelengkapnyaSampai saat ini, parpol masih melakukan komunikasi politik untuk membangun koalisi.
Baca SelengkapnyaKampanye merupakan kegiatan konstitusional, berbeda dengan urusan konser dan urusan non pemilu lainnya.
Baca SelengkapnyaJokowi mengajak para pihak menjaga pesta demokrasi lima tahunan agar jujur dan adil.
Baca SelengkapnyaPemindahan PNS dan ASN ke IKN Nusantara diundur setelah upacara Kemerdekaan RI-79.
Baca Selengkapnya