Polisi Selidiki Dugaan Peretasan Situs DPR Jadi Dewan Pengkhianat Rakyat
Merdeka.com - Situs DPR RI dengan alamat dpr.go.id hingga pagi ini belum dapat diakses publik. Sementara sempat beredar sejumlah video yang viral di sosial media menunjukkan laman situs tersebut berganti tulisan menjadi 'Dewan Pengkhianat Rakyat Republik Indonesia'.
Kadiv Humas Polri Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono menyampaikan, pihaknya akan menelusuri temuan tersebut.
"Diselidiki," katanya saat dikonfirmasi, Kamis (8/10).
Diduga, aksi tersebut merupakan buntut kekecewaan masyarakat atas pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja.
"Nanti setelah ada hasil lidik (diketahui motifnya)," ujarnya
Sebelumnya, saat Liputan6.com mencoba mengakses situs milik DPRD Parepare, tampilannya berubah dengan foto bertuliskan 'The Real Impostor'.
Selain itu, si peretas (hacker) yang mengatasnamakan Juna dan Lutfie404 ini juga turut menuliskan sebuah kalimat yang berbunyi.
'Hai DPR,Para Bedebah,Anjing,Tikus Berdasi,Sekaligus Sampah Masyarakat.Sudahkah Kalian memikirkan Aspirasi Rakyat hari ini? Atau justru sibuk tidur memimpikan Uang yang kalian dapatkan?THE REAL IMPOSTOR INDONESIA'
Informasi, aksi hacking dan deface ini merupakan sebuah upaya peretasan yang sering kali menyerang situs web pemerintahan.
Reporter: Nanda Perdana PutraSumber: Liputan6.com
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.
Baca SelengkapnyaDPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.
Baca SelengkapnyaKesbangpol akan berkoordinasi dengan Satpol PP dan SKPD terkait lainnya di jajaran Pemprov DKI Jakarta.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemprov DKI Temukan Penyebaran DBD Meningkat, Kasus Paling Banyak di Jakarta Selatan
Baca SelengkapnyaPengalihan arus mungkin diberlakukan apabila massa semakin membludak.
Baca Selengkapnyaanggota gabungan akan ditempatkan di titik yang telah ditentukan guna mengantisipasi adanya aksi yang anarkis
Baca SelengkapnyaPersonel keamanan nantinya akan ditempatkan di sekitar Gedung DPR untuk mencegah massa masuk ke dalam gedung.
Baca SelengkapnyaSurpres tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPR RI.
Baca SelengkapnyaDPR mengesahkan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi UU dalam rapat paripurna ke-14.
Baca Selengkapnya