Polisi Batasi Pendampingan Hukum Warga Papua yang Terjerat Kasus Makar

Merdeka.com - Kepolisian membatasi bagi yang akan memberikan pendampingan atau bantuan hukum terhadap enam warga Papua yang ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Sebab, kasus yang menjerat mereka adalah kasus berbeda yakni kasus makar.

"Kasus makar terhadap enam tersangka itu bukan kasus biasa, tetapi kasus yang berkaitan dengan keamanan negara maka kuasa hukum hanya bisa melihat dari jauh," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono saat dikonfirmasi, Jumat (20/9).

Menurut Argo, pembatasan itu telah dicantum dalam Pasal 115 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Namun, polisi memberikan kebebasan saat berkunjung.

"Terhadap kunjungan tahanan ada Standar Operasional Prosedur (SOP), yakni setiap Selasa dan Jumat. Begitu juga jam kunjung tahanan ada aturannya," kata Argo.

Di sisi lain, Argo menegaskan, enam orang tersangka itu diamankan sesuai SOP. Dia meyakini penyidik telah bekerja dengan benar.

"Saat dilakukan penangkapan sudah ada suratnya (surat penangkapan)," pungkas Argo.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menetapkan enam orang sebagai tersangka terkait dugaan makar saat berunjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

"Total ada enam orang yang ditersangkakan, yang dua dipulangkan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono di Kampus Universitas Indonesia (UI), Depok Jawa Barat, Senin (2/9).

Argo mengatakan, keenam tersangka itu diduga melanggar pasal Pasal 106 dan Pasal 110 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). "Pasal itu ada tentang makar dan permufakatan jahat nanti tinggal dibuktikan mana yang terbukti," ujarnya.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan, saat ini keenam tersangka itu telah mendekam di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.

"Saat ini keenamnya sudah kita amankan ya, di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok," pungkasnya.