Merdeka.com - Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Cilacap telah mengamankan sebuah truk yang diduga melakukan pembelian solar dalam jumlah tidak wajar di sebuah SPBU di wilayah Jeruklegi, Cilacap, Jawa Tengah. Karena, kapasitas tanki bahan bakar truk itu tidak wajar sehingga mampu menampung solar hingga 1.000 liter.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Jawa Tengah, Kombes Johanson Ronald Simamora mengatakan, awalnya truk tersebut membeli solar seperti layaknya kendaraan lain.

"Modusnya truk bak kayu, ditutupi terpal dan dimodif (dengan) dinamo untuk memompa BBM solar subsidi ke dalam kempu (tanki) yang sudah disiapkan di atas bak truk," kata Johanson dalam keterangannya, Sabtu (16/4).

Selanjutnya, polisi pun menyelidiki dan juga mengamankan truk yang sudah dimodifikasi dalam menampung Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar.

"Personel Unit III Tipiter Sat reskrim Res Cilacap, melakukan penyelidikan dan mengamankan truk yang diduga melakukan pelanggaran terkait pengangkutan BBM solar bersubsidi," ujarnya.

Dalam pengungkapan kasus ini, tak hanya menyita truk tersebut, melainkan juga mengamankan BBM solar bersubsidi 1.000 liter dalam 4 kempu atau tanki.

Setelah melakukan penyitaan barang bukti tersebut, polisi lantas melakukan penelusuran terhadap gudang perusahaan pemilik truk tersebut.

"Di gudang ada 40 unit kempu ukuran kurang lebih 1.000 liter yg terdiri 2 kempu berisi penuh, dan 1 kempu berisi sekitar 200 liter. Kemudian, 1 tangki warna biru ukuran 8.000 liter dalam kondisi kosong, 2 pompa air termasuk selang. Total solar subsidi (yang ditemukan) 3.200 liter," jelasnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Iqbal Alqudusy menambahkan, dalam ungkap kasus ada dua terduga pelaku yang diamankan yakni AF (37) yang merupakan supir truk dan RG (35) dari pihak gudang penyimpanan.

"Saat ini pengembangan masih dilakukan. Kami masih melakukan pemeriksaan, pengembangan. Melakukan lidik alur penggunaan BBM solar subsidi tersebut," kata Iqbal.

"Kami berkoordinasi dengan Pertamina dan JPU untuk proses penyidikan," tutupnya.