PLTP dan PLTU diprotes, Ganjar tawarkan nuklir ke masyarakat

Merdeka.com - Keberadaan PLTP Baturraden yang kini tengah disoroti banyak elemen di Kabupaten Banyumas, dinilai Gubernur Jateng Ganjar Pranowo sebagai pembangkit listrik ramah lingkungan. Adanya demonstrasi yang menuntut pencabutan izin PLTP Baturraden pada Selasa (18/7), dipandang Ganjar lebih baik diarahkan kepada kajian ilmiah tentang geotermal dan dikaji kebermanfaatannya dibanding sumber energi lain.

Ganjar mengatakan aktivis yang tak menyepakati PLTP Baturraden sebaiknya mengajak bicara aktivitis lingkungan untuk kajian ilmiah manfaat geotermal. Menurutnya, panas bumi merupakan pembangkit listrik yang paling dimungkinkan tanpa harus merusak lingkungan dibandingkan batu bara, fosil maupun nuklir. Adanya tuntutan pencabutan izin ia tegaskan tak relevan dibicarakan, tapi semestinya dilihat sebagai proyek strategis untuk memenuhi kebutuhan energi nasional.

"Ini bukan soal cabut dan tidak cabut. yuk kita tahu dulu yang kita miliki, karena kita butuh energi. Dan kita punya, mau digunakan tidak. Aktivis yang tidak setuju ayo kita bicara," kata Ganjar saat ditemui merdeka.com usai memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Kebun Raya Baturraden, Rabu (19/7).

Ganjar juga menyinggung beberapa alternatif sumber energi. Menurutnya selain geotermal apa masyarakat sudah mau ke nuklir. Ia meyakini jika nuklir jadi pilihan pasti akan dijawab takut dan tidak mau. Begitu pun solar, fosil atau batu bara. "Mau gunakan batu bara, tuh PLTU batang diprotes," terangnya.

Ganjar juga menyinggung adanya rencana sosialisasi ilmiah yang akan menghadirkan tenaga-tenaga ahli PT SAE selaku pemegang izin PLTP Baturraden pada Senin (24/7) mendatang, diharapkan bisa jadi dialog untuk mengetahui manfaat energi baru dan terbarukan semacam geotermal. Ia mencontohkan, manfaat geotermal bisa dilihat dari pengalaman Iceland dalam menggunakan 95 persen energinya berasal dari panas bumi. Ekonomi energi di iceland bangkrut, dan negara bangkrut, lalu berpindah ke panas bumi lantas recover.

"Saya kira masyarakat perlu diajak. Tahu manfaat dan dampak seberapa. Ini kan bagian proyek 10.000 megawatt yang gak jalan-jalan. Lalu terlibas 35.000 megawatt. Kita akan memantau, dan saya sudah bicara dengan ESDM dan perusahaannnya (PT SAE). Karena ini prospek. Kalau ada yang enggak setuju ayo kita rembuk," ungkapnya.

Terkait penolakan PLTP Baturraden, pada Selasa (18/7) 400-an massa aksi yang terdiri dari berbagai macam elemen tergabung dalam Aliansi Selamatkan Slamet melakukan longmarch menuju kantor Bupati dan Kantor DPRD Banyumas. Massa aksi melakukan orasi politik untuk mengedukasi masyarakat bahwa gunung Slamet mengalami ancaman karena pembangunan PLTP Baturraden yang dilakukan PT SAE. Massa aksi mendesak ketegasan sikap Bupati terkait PLTB dan menuntut bupati untuk mencabut atau memberikan rekomendasi pencabutan kepada pemerintah yang lebih tinggi.

Kenyataan yang didapatkan aliansi justru sebaliknya, Bupati Banyumas Achmad Husein mengatakan tak dapat meneken tuntutan penolakan pembangunan PLTP Baturraden di atas hitam dan putih yang disodorkan aliansi. Husein merasa bukan posisinya menekan atasannya yakni Gubernur untuk merekomendasikan pencabutan izin PLTP. Husein hanya bisa menyampaikan aspirasi analisa dan keluhan Aliansi terkait PLTP dan mencoba memfasilitasi dialog antara Gubernur dan aliansi.

"Maaf saya tidak bisa tanda tangan dan kajian saya kembalikan saja. Saya hanya bisa bercerita ke Gubernur bahwa ada keluhan dari teman-teman (demonstran). Gubernur pada Rabu (19/7) di Banyumas. Saya memfasilitasi saja, tetapi tergantung Gubernur berkenan atau tidak," ujar Husein pada para demonstran.