PKS Tolak Wacana Presiden 3 Periode dan Dipilih MPR, ini Alasannya

Sabtu, 30 November 2019 13:16 Reporter : Merdeka
PKS Tolak Wacana Presiden 3 Periode dan Dipilih MPR, ini Alasannya Diskusi Polemik Arah Amandemen UUD 1945. ©2019 Merdeka.com/Titin Supriatin

Merdeka.com - Wacana adanya amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 memunculkan wacana jabatan presiden 3 periode dan dipilihnya lagi presiden oleh MPR. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Nasir Djamil, mengatakan pihaknya menolak jika amandemen dibawa ke arah sana.

"Kami menolak 2 hal. Menolak 3 periode dan presiden di pilih MPR," kata Nasir dalam sebuah diskusi di bilangan Menteng, Jakarta, Sabtu (30/11).

Menurut dia, jika itu dilakukan, maka mengaburkan sistem presidensial itu sendiri. "Presiden harus dipilih. Dan itu belum terimplementasi dengan baik. Jadi memang kita harus banyak memperbaiki," kata Nasir.

Menurut dia, wacana tersebut hanya sebuah tes. Melihat reaksi publik. "Ini test the water sebenarnya. Sah-sah saja orang sampaikan pendapat dan pikiran. Tapi orang akan berfikir siapa dibalik ini, siapa yang ingin 3 periode dan kembali ke MPR. (Wacana ini) tidak penting dan tidak mendesak," ungkap Nasir.

Menurut dia, apa yang dilakukan MPR, harusnya melalui kajian. Dan itu disampaikan ke masyarakat. "Sehingga, masyarakat bisa memahami bahwa perubahan amandemen UUD bukan hanya didasari pada firasat dan siasat. Tapi akal sehat," pungkasnya.

1 dari 3 halaman

Istana soal Presiden Jabat 3 Periode: Negara Demokrasi Semua Pandangan Terwadahi

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mempersilakan MPR mengkaji usulan penambahan masa jabatan presiden dan wakil presiden menjadi tiga periode. Moeldoko tak mau berkomentar banyak sebab hal itu masih sekedar wacana.

"Itu kan baru wacana ya. Wacana boleh saja. Negara demokrasi semua pandangan, pendapat terwadahi ya. Itu baru suara-suara dari masyarakat. Kita belum punya sikap," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (22/11).

Menurut dia, usulan itu nantinya bisa dikaji baik lewat diskusi atau wacana akademik. Sehingga, bisa dinilai usulan tersebut tepat atau tidak diterapkan di Indonesia.

"Mungkin nanti lebih ke bagaimana wacana akademik, setelah itu melalui round table discussion diperluas, akan mengerucut apakah pandangan itu pas atau tidak dan seterusnya," kata dia.

2 dari 3 halaman

MPR Masih Kaji

Sementara itu, Wakil Ketua MPR Arsul Sani menilai, terlalu cepat untuk membicarakan soal penambahan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Sebab, saat ini MPR masih terus melakukan audiensi amandemen UUD 1945 kepada masyarakat.

"Di dalam jadwal MPR sendiri di tahun 2020 bahkan 2021 menampung berbagai aspirasi masyarakat yang terkait khususnya dengan rekomendasi dari MPR periode lalu. Mari Kita lihat nanti di ruang publik seperti apa, apakah katakanlah ini mendapatkan dukungan dari mayoritas rakyat atau tidak," ungkap Arsul di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta.

Kendati demikian, Arsul menilai, usulan penambahan masa jabatan presiden itu baru sebatas wacana. Maka dari itu ada baiknya disikapi dengan santai.

"Tetapi sekali lagi ini baru wacana pasti ada yang kontra di samping juga ada yang pro maka kita sikapi biasa saja tidak usah kemudian ini menimbulkan segregasi baru di masyarakat kita," ujarnya.

3 dari 3 halaman

Diusulkan Partai NasDem

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani tidak mau menjawab urgensi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menambah masa jabatan presiden dan wakil presiden menjadi tiga kali dalam amandemen terbatas UUD 1945. Dia meminta semua pihak untuk menanyakan langsung pada partai yang mengusulkan itu, yakni Partai NasDem.

"Tentu ini harus ditanyakan kepada yang melayangkan ini kan bukan saya yang melayangkan. Ini ada yang menyampaikan seperti ini Kalau tidak salah mulai dari anggota DPR dari Fraksi NasDem tentu kita harus tanyakan kepada yang melayangkan secara jelas apa," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/11).

Reporter: Putu Merta Surya Putra

Sumber: Liputan6

[bim]

Baca juga:
Jubir Kepresidenan Tegaskan Jokowi Tolak Presiden Dipilih MPR
Golkar: Rakyat Ingin Presiden Dipilih Langsung
Wacana Amandemen UUD 1945, Kegaduhan Sistem Pemilihan dan Masa Jabatan Presiden
PKS Nilai Amandemen UUD 1945 Soal Usulan Presiden Dipilih MPR Bukan Prioritas
DPR Kaji Usulan PBNU Soal Presiden Kembali Dipilih MPR
Pimpinan MPR Bakal Terus Keliling Serap Aspirasi Soal Wacana Amandemen UUD
PBNU Usulkan Pemilihan Presiden Kembali Ke MPR

Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini