PKS Protes Frasa "Tanpa Persetujuan Korban" pada Aturan Pencegahan Kekerasan Seksual

Minggu, 7 November 2021 13:30 Reporter : Merdeka
PKS Protes Frasa "Tanpa Persetujuan Korban" pada Aturan Pencegahan Kekerasan Seksual Politisi PKS, Al Muzzammil Yusuf. ©2016 Merdeka.com

Merdeka.com - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Anggota menuai kontroversi. Protes datang dari sejumlah pihak, di antaranya dari politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Anggota Komisi I DPR Fraksi PKS, Al Muzzammil Yusuf mempertanyakan hadirnya frasa "tanpa persetujuan korban" pada Pasal 5 ayat (2) Huruf L dan M di aturan yang ditujukan untuk mencegah kekerasan seksual di kampus tersebut.

"Pertanyaan saya kepada Pak Menteri @nadiemmakarim @kemdikbud.ri terkait Pasal 5 Ayat 2 Huruf L dan M Permendikbudristek 30/2021
'Apakah jika korban setuju, maka hal tersebut diperbolehkan dalam pergaulan mahasiswa/i kampus di Indonesia?" tulis Muzzammil dalam akun Instagram pribadinya, Minggu (7/11).

Dalam pasal dimaksud dijelaskan sejumlah tindakan yang tergolong ke dalam kekerasan seksual. Pada huruf L yang dimaksud kekerasan seksual meliputi: "Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban."

Sementara pada huruf M dikatakan: "membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban."

Sebelumnya, anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah telah lebih dulu mengkritisi beleid itu. Dia menilai aturan itu hampa dari norma agama.

"Ditambah dengan tidak dimasukkannya norma agama, generasi muda kita seolah digiring pada satu konteks bahwa dengan persetujuan, suatu perilaku terkait seksual bisa dibenarkan. Jelas-jelas berbahaya ini," katanya, Kamis (4/11).

Ledia kemudian memberi contoh betapa banyak terjadi hubungan seks di luar nikah yang diawali dengan persetujuan atau suka sama suka. Juga betapa mulai bermunculannya perilaku LGBT secara terang-terangan di tengah masyarakat.

"Padahal dalam norma agama, seks di luar nikah juga perilaku LGBT bukan sesuatu yang dibenarkan," tegasnya.

Reporter: Yopi Makdori/Liputan6.com. [yan]

Baca juga:
LPAI Papua Desak Penuntasan Kasus Kekerasan Seksual 4 Siswi di Jayapura
Anggota DPR Kritik kata 'Persetujuan' dalam Aturan Pencegahan Seksual di Kampus
Menteri Nadiem Terbitkan Aturan Pencegahan Kekerasan Seksual di Kampus
LPSK Minta Para Korban Kekerasan Seksual Guru Ngaji di Gunung Kidul Berani Bersuara
Kemnaker Beri Perlindungan & Minta Pekerja Perempuan Aktif Dialog dengan Perusahaan
Bocah di Kembangan Diduga Dicabuli Kakek 71 Tahun

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini