PKS dan Demokrat kompak tolak interpelasi remisi koruptor

Merdeka.com - PKS tetap menolak digulirkannya hak interpelasi terkait moratorium remisi dan pembebasan bersyarat bagi para terpidana korupsi. Penolakan digulirkannya hak ini bertujuan untuk menunjukkan komitmen PKS yang mendukung pemberian efek jera semaksimal mungkin bagi warga binaan perkara korupsi.

"Kita tetap menolak, meskipun Demokrat yang juga menolak hak itu, menginginkan kita keluar dari koalisi," jelas Wakil Ketua Fraksi PKS, Al Muzzammil Yusuf kepada wartawan melalui telepon, Rabu (4/4).

Tidak masalah baginya untuk memiliki persamaan pendapat dengan Demokrat terkait penolakan hak interpelasi ini.

"Kemenkumham memang salah secara prosedur, namun tidak perlu kita menggunakan hak itu. Cukup dengan teguran," imbuhnya.

Menurutnya, masalah penolakan interpelasi ini tidak ada hubungannya dengan Demokrat yang juga bersikap sama. Hal ini dinilainya sebagai semangat untuk memberikan bukti bahwa pihaknya serius memberantas korupsi.

Sejauh ini Hak interpelasi masih dalam pembahasan di Komisi III. "Seharusnya sudah masuk ke paripurna kemarin bersamaan dengan APBN P,"ujar salah satu staf kesekretariatan komisi III, di gedung DPR, Jakarta, Rabu (4/4).