Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PKL minta pemerintah tertibkan pedagang ritel modern

PKL minta pemerintah tertibkan pedagang ritel modern PKL di Pasar Kebayoran Lama. ©2017 merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Pedagang Kaki Lima mengharapkan dukungan pemerintah dalam menertibkan pedagang ritel modern yang mematikan ekonomi kerakyatan. Dukungan itu berupa mencabut kebijakan izin ritel.

"Kami berharap Presiden mencabut kebijakan izin ritel modern yang sudah masuk pelosok kota dan perdesaan. Ini membunuh ekonomi rakyat kita, mari kembali ke UUD 1945," kata Ketua DPP Asosiasi PKL Indonesia (APKLI) Ali Mahsun, seperti dilansir Antara, Selasa (2/5).

Ali mengatakan untuk mewujudkan ekonomi yang berkeadilan, pihaknya berharap Presiden melakukan revolusi PKL Indonesia dengan mengeluarkan Instruksi Presiden ke pemerintah daerah agar merealisasikan Perpres 125 tahun 2012 tentang pemberdayaan PKL. "Presiden harus beri perintah kepada pemda untuk segera terbitkan Perda," ujarnya.

Dia juga meminta agar Presiden Jokowi mewujudkan lima instrumen PKL, salah satunya yakni menyediakan lahan usaha bagi PKL agar dapat diberdayakan. "Kemudian pemerintah harus memastikan dana kredit usaha rakyat sebesar Rp 110 triliun mudah diakses oleh PKL, sebab sebagian besar bank masih mensyaratkan agunan untuk PKL," ujar dia.

Menurut dia, apabila dana Rp 110 triliun itu bisa diakses PKL maka 15 juta ekonomi rakyat akan tercipta sehingga pengangguran dapat berkurang.

(mdk/eko)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ritel Modern Batasi Pembelian Beras, Dirut Bulog Bilang Begini

Ritel Modern Batasi Pembelian Beras, Dirut Bulog Bilang Begini

Sejumlah ritel modern melarang pelanggan membeli beras kemasan 5kg lebih dari 2 per harinya.

Baca Selengkapnya
Beras Langka, Jokowi Perintahkan Bapanas Tambah Stok Beras Kemasan 5 Kg

Beras Langka, Jokowi Perintahkan Bapanas Tambah Stok Beras Kemasan 5 Kg

Presiden Jokowi perintahkan Bapanas stok beras kemasan 5 kg di ritel modern tersedia.

Baca Selengkapnya
Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha Dicabut OJK, Akulaku PayLater Kembali Salurkan Pembiayaan

Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha Dicabut OJK, Akulaku PayLater Kembali Salurkan Pembiayaan

Akulaku diminta meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik dan pelaksanaan manajemen risiko dalam menjalankan kegiatan usaha BNPL.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
7 PPLN Kuala Lumpur Dinonaktifkan, PSU Diambil Alih KPU RI

7 PPLN Kuala Lumpur Dinonaktifkan, PSU Diambil Alih KPU RI

KSK dilakukan pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 dan TPS pada Minggu tanggal 10 Maret 2024.

Baca Selengkapnya
Benarkah Penyaluran Bansos Pangan Buat Stok Beras Langka? Dirut Bulog Beri Penjelasan Begini

Benarkah Penyaluran Bansos Pangan Buat Stok Beras Langka? Dirut Bulog Beri Penjelasan Begini

Bayu menegaskan tidak ada alasan bansos pangan menyebabkan stok beras di ritel modern menjadi lebih sulit.

Baca Selengkapnya
Dewas KPK Tak Permasalahkan Firli Tidak Hadir saat Sidang Putusan Etik

Dewas KPK Tak Permasalahkan Firli Tidak Hadir saat Sidang Putusan Etik

Firli terjerat tiga dugaan pelanggaran etik. Pertama yakni terkait komunikasi dan pertemuan dengan SYL.

Baca Selengkapnya
Stok Beras Kosong di Ritel Modern, Pengusaha Ungkap Biang Keroknya

Stok Beras Kosong di Ritel Modern, Pengusaha Ungkap Biang Keroknya

Kenaikan harga beras bisa ‘menular' atau merambat ke berbagai komoditi bahan pokok penting lainnya.

Baca Selengkapnya
Tanggapi Replik Firli, Wakil Ketua KPK: Saya Enggak Pernah Diancam

Tanggapi Replik Firli, Wakil Ketua KPK: Saya Enggak Pernah Diancam

Dugaan adanya ancaman ini diungkap Firli Bahuri dalam replik sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

Baca Selengkapnya
Polisi Balok Satu Tipu Teman SMA Janjikan Proyek Pengerasan Jalan, Kerugian Rp225 Juta

Polisi Balok Satu Tipu Teman SMA Janjikan Proyek Pengerasan Jalan, Kerugian Rp225 Juta

Ketua majelis hakim Budiman Sitorus menunda sidang pekan depan dengan agenda keterangan saksi

Baca Selengkapnya