Pimpinan KPK sebut rekomendasi Pansus Angket tak semua harus diikuti

Merdeka.com - Rabu (14/2) siang tadi, DPR menggelar sidang paripurna dengan agenda membacakan rekomendasi Pansus Angket KPK. Ada beberapa rekomendasi yang ditujukan kepada KPK dan salah satunya ialah membentuk lembaga pengawas independen.

Wakil Ketua KPK, Basaria Pandjaitan menyampaikan, seluruh rekomendasi Pansus Angket tak harus diikuti. "Ada beberapa aspek yang disarankan dan direkomendasikan. KPK berterima kasih untuk itu. Walaupun ada beberapa yang tidak harus diikuti, jadi tidak mutlak semuanya," jelasnya di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Basaria mengatakan, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa pembentukan Pansus Angket KPK sah harus dihormati dan diikuti. "Secara lembaga itu harus kita hormati. Kalau sudah diputuskan, maka harus diikuti. Putusan itu kalau kita baca tidak ada masalah lagi," paparnya.

Lebih jauh, Basaria tidak menjelaskan rekomendasi mana saja yang tidak harus diikuti lembaga antirasuah itu. Jika berkaitan dengan penegakan hukum mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai ke penuntutan telah memiliki aturan yang jelas. Terkait pengujian penegakan hukum, ia mengatakan bisa diuji salah satunya melalui mekanisme praperadilan.

"Criminal justice-nya sudah jelas, karena penyidikan dan penuntutan ada di kita. Maka yang menguji apakah sudah benar atau tidak, kan sudah ada, praperadilan di sidang peradilan, untuk membuktikan benar atau tidak itu sudah ada ranahnya. Criminal justicenya tidak akan ikut dicampuri oleh pihak mana pun," jelasnya.

"Kalau di putusan MK-nya juga mengatakan demikian," tutupnya.