Merdeka.com - Proyek penataan kawasan parlemen berupa pembangunan gedung baru DPR dan alun-alun demokrasi masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018. Anggaran dua proyek tersebut telah disahkan dalam rapat paripurna hari ini.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan pemerintah telah setuju dengan pembangunan gedung DPR. Anggaran proyek penataan kawasan itu masuk dalam nomenklatur Kesetjenan DPR.

‎"Itu masuk ke dalam nomenklatur Kesetjenan DPR," kata Taufik di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/10).

Taufik menuturkan, DPR tidak mau lagi ikut campur dalam urusan teknis pembangunan gedung, mulai dari desain, model, struktur bangunan, landscape kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sementara urusan administrasi seperti surat menyurat hingga dokumen, pihaknya menyerahkan kepada Kesetjenan DPR.

"Dalam hal ini memang, dari perencanaan, pembahasan, DPR sudah menyerahkan ke Kementerian PUPR dan Kesetjenanan DPR. Artinya surat, administrasi, dokumen, segala macam itu sudah disiapkan Kesekjenan," terangnya.

Lebih lanjut, Taufik berharap proyek gedung DPR tidak diarahkan ke ranah politik karena segala urusan pembangunan telah diserahkan kepada pemerintah menjadi aset negara.

"Jadi kita harap semua jangan sampai masuk ranah politik karena itu adalah dikuasakan kepada Kementerian Sekretariat Negara, kemudian menjadi aset negara juga," ujarnya.

Terpisah, Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Partria menanggap pembangunan gedung baru merupakan kebutuhan prioritas. Hal ini, kata Riza, karena gedung Nusantara I yang saat ini ditempati anggota DPR, staf serta tenaga ahli kondisinya tidak layak.

"Kita harus rasional, kita mengedepankan kepentingan rakyat. Gedung ini bermasalah, retak dan miring. Cari solusi, agar membatasi menerima tamu di lantai atas," tambahnya.

Untuk diketahui, jumlah anggaran proyek penataan kawasan parlemen sebesar Rp601 miliar. Untuk pembangunan gedung baru dialokasikan sebesar Rp 320,44 miliar dan alun-alun demokrasi Rp 280 miliar.

Total alokasi anggaran sebesar Rp 601 miliar itu masuk ke dalam anggaran DPR 2018 sebesar Rp 5,7 triliun.