Petinggi Demokrat dan NasDem Saling Sindir Soal Jaksa Agung dari Parpol
Merdeka.com - Rapat Komisi III dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/11), diwarnai saling sindir antar anggota DPR. Bermula saat Ketua DPP Partai Demokrat yang juga anggota Komisi III DPR, Benny K Harman yang menyinggung masalah Jaksa Agung berasal dari partai politik.
"Dulu Jaksa Agung kita jelas-jelas partai politik, dan jadikan Kejaksaan ini alat politik, saya mohon Bapak Jaksa agung, catat ini, tolong jaga netralitas, jaga profesionalitas. Dan Jagalah keadilan," kata Benny.
Ucapan Benny langsung ditanggapi Ketua DPP NasDem yang juga anggota Komisi III, Taufik Basari. Sebab, Jaksa Agung periode 2014-2019 M Prasetyo berasal dari Partai NasDem.
"Saya hanya ingin memberikan catatan saja agar jangan tendensius, ketika kita menyampaikan sesuatu hal yang menuduh diantara kita di sini terkait dengan partai politik misalnya, itu kan kemarin kita selama sepanjang periode Jaksa Agung kemarin kan terbuka seluas luasnya jika ingin mempertanyakan jika ada masalah jika ada sesuatu hal. Ya itu kan bisa ditanyakan saat dulu, kalau kemarin tidak ada persoalan, kenapa kemudian dipertanyakan sekarang. Itu saja pimpinan," jawab Taufik.
Tak Sindir NasDem
Benny merespon ucapan Taufik. Dia merasa tidak pernah menyinggung Jaksa Agung dari NasDem.
"Saya tidak menuduh siapapun partai politik itu, tetapi saya ingatkan dulu ada orang partai politik yang menjadi jaksa agung, dan menggunakan institusi ini alat politiknya. Siapa yang saya sebutkan itu bukan partai tertentu," ujarnya.
Benny menjelaskan, selama ini banyak Jaksa Agung yang berasal dari partai politik. Tidak hanya NasDem, tetapi juga PBB, PPP dan Golkar.
"Jadi, kalau ada yang tersinggung, loh, sebut siapa yang sebutkan itu, sebab Jaksa Agung dulu ada dari PBB, ada dari Golkar ada PPP," ucapnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kejagung Tanggapi Putusan MK Jaksa Agung Tak Boleh dari Pengurus Parpol: Perkuat Independensi
Kejagung menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi bahwa Jaksa Agung tak boleh pengurus partai politik.
Baca SelengkapnyaPKS Temukan Kasus Dugaan Penggelembungan Suara DPR RI di Dapil Jawa Barat VI
PKS memperingatkan kepada para penyelenggara untuk bersikap amanah dan tidak mencuri suara rakyat.
Baca SelengkapnyaJaksa Agung ST Burhanuddin Menjawab Tudingan Penangkapan Jubir Timnas AMIN Terkait Politik
Jaksa Agung menyatakan tidak ada politisasi dalam proses penegakan hukum tersebut, khususnya berkenaan dengan Pilpres 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Awal Mula Pendukung 01 dan 03 Nobar Debat Capres: Kesamaan Tujuan Antisipasi Ancaman Demokrasi
Pendukung paslon nomor urut 3 Ganjar-Mahfud yang tergabung dalam Progresif nonton bareng debat Capres dengan pendukung paslon 01 Anies-Cak Imin.
Baca SelengkapnyaJubir Timnas AMIN Ditangkap Kejaksaan, NasDem Ajukan Penangguhan
Jubir AMIN Indra Charismiadji ditangkap karena diduga terlibat kasus penggelapan pajak
Baca SelengkapnyaDemo Dukung Hak Angket Depan DPR Memanas, Arus Lalin Ditutup
Dengan adanya aksi bakar ban tersebut, membuat jalan arteri atau non-tol menuju arah ke wilayah Jakarta Barat yang melalui depan Gedung DPR/MPR RI ini pun ditut
Baca SelengkapnyaDemokrat: Hak Angket Pemilu 2024 Tidak Menghargai Suara Rakyat
Demokrat menilai wacana koalisi 01 dan 03 menggulirkan hak angket sama artinya dengan tak menghargai suara rakyat.
Baca SelengkapnyaPasca Pembangunan IKN Nusantara, Rp300 Triliun Aset Pemerintah di Jakarta Dilelang ke Swasta
Pemerintah pusat akan meninggalkan sejumlah aset barang milik negara (BMN) senilai Rp 1.640 triliun di DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaBapaknya Pejabat Negara, Pria Ini Kenal Megawati Sejak Usia 5 Tahun Hingga Sukses Jadi Kepala Daerah
Anak tokoh nasional dianggap 'akrab' dengan Megawati sejak usia 5 tahun sampai sukses menjadi kepala daerah. Siapa sosok yang dimaksud?
Baca Selengkapnya