Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Petinggi Demokrat dan NasDem Saling Sindir Soal Jaksa Agung dari Parpol

Petinggi Demokrat dan NasDem Saling Sindir Soal Jaksa Agung dari Parpol Gedung Kejaksaan Agung. Merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com - Rapat Komisi III dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/11), diwarnai saling sindir antar anggota DPR. Bermula saat Ketua DPP Partai Demokrat yang juga anggota Komisi III DPR, Benny K Harman yang menyinggung masalah Jaksa Agung berasal dari partai politik.

"Dulu Jaksa Agung kita jelas-jelas partai politik, dan jadikan Kejaksaan ini alat politik, saya mohon Bapak Jaksa agung, catat ini, tolong jaga netralitas, jaga profesionalitas. Dan Jagalah keadilan," kata Benny.

Ucapan Benny langsung ditanggapi Ketua DPP NasDem yang juga anggota Komisi III, Taufik Basari. Sebab, Jaksa Agung periode 2014-2019 M Prasetyo berasal dari Partai NasDem.

"Saya hanya ingin memberikan catatan saja agar jangan tendensius, ketika kita menyampaikan sesuatu hal yang menuduh diantara kita di sini terkait dengan partai politik misalnya, itu kan kemarin kita selama sepanjang periode Jaksa Agung kemarin kan terbuka seluas luasnya jika ingin mempertanyakan jika ada masalah jika ada sesuatu hal. Ya itu kan bisa ditanyakan saat dulu, kalau kemarin tidak ada persoalan, kenapa kemudian dipertanyakan sekarang. Itu saja pimpinan," jawab Taufik.

Tak Sindir NasDem

Benny merespon ucapan Taufik. Dia merasa tidak pernah menyinggung Jaksa Agung dari NasDem.

"Saya tidak menuduh siapapun partai politik itu, tetapi saya ingatkan dulu ada orang partai politik yang menjadi jaksa agung, dan menggunakan institusi ini alat politiknya. Siapa yang saya sebutkan itu bukan partai tertentu," ujarnya.

Benny menjelaskan, selama ini banyak Jaksa Agung yang berasal dari partai politik. Tidak hanya NasDem, tetapi juga PBB, PPP dan Golkar.

"Jadi, kalau ada yang tersinggung, loh, sebut siapa yang sebutkan itu, sebab Jaksa Agung dulu ada dari PBB, ada dari Golkar ada PPP," ucapnya.

(mdk/noe)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kejagung Tanggapi Putusan MK Jaksa Agung Tak Boleh dari Pengurus Parpol: Perkuat Independensi

Kejagung Tanggapi Putusan MK Jaksa Agung Tak Boleh dari Pengurus Parpol: Perkuat Independensi

Kejagung menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi bahwa Jaksa Agung tak boleh pengurus partai politik.

Baca Selengkapnya
PKS Temukan Kasus Dugaan Penggelembungan Suara DPR RI di Dapil Jawa Barat VI

PKS Temukan Kasus Dugaan Penggelembungan Suara DPR RI di Dapil Jawa Barat VI

PKS memperingatkan kepada para penyelenggara untuk bersikap amanah dan tidak mencuri suara rakyat.

Baca Selengkapnya
Jaksa Agung ST Burhanuddin Menjawab Tudingan Penangkapan Jubir Timnas AMIN Terkait Politik

Jaksa Agung ST Burhanuddin Menjawab Tudingan Penangkapan Jubir Timnas AMIN Terkait Politik

Jaksa Agung menyatakan tidak ada politisasi dalam proses penegakan hukum tersebut, khususnya berkenaan dengan Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Awal Mula Pendukung 01 dan 03 Nobar Debat Capres: Kesamaan Tujuan Antisipasi Ancaman Demokrasi

Awal Mula Pendukung 01 dan 03 Nobar Debat Capres: Kesamaan Tujuan Antisipasi Ancaman Demokrasi

Pendukung paslon nomor urut 3 Ganjar-Mahfud yang tergabung dalam Progresif nonton bareng debat Capres dengan pendukung paslon 01 Anies-Cak Imin.

Baca Selengkapnya
Jubir Timnas AMIN Ditangkap Kejaksaan, NasDem Ajukan Penangguhan

Jubir Timnas AMIN Ditangkap Kejaksaan, NasDem Ajukan Penangguhan

Jubir AMIN Indra Charismiadji ditangkap karena diduga terlibat kasus penggelapan pajak

Baca Selengkapnya
Demo Dukung Hak Angket Depan DPR Memanas, Arus Lalin Ditutup

Demo Dukung Hak Angket Depan DPR Memanas, Arus Lalin Ditutup

Dengan adanya aksi bakar ban tersebut, membuat jalan arteri atau non-tol menuju arah ke wilayah Jakarta Barat yang melalui depan Gedung DPR/MPR RI ini pun ditut

Baca Selengkapnya
Demokrat: Hak Angket Pemilu 2024 Tidak Menghargai Suara Rakyat

Demokrat: Hak Angket Pemilu 2024 Tidak Menghargai Suara Rakyat

Demokrat menilai wacana koalisi 01 dan 03 menggulirkan hak angket sama artinya dengan tak menghargai suara rakyat.

Baca Selengkapnya
Pasca Pembangunan IKN Nusantara, Rp300 Triliun Aset Pemerintah di Jakarta Dilelang ke Swasta

Pasca Pembangunan IKN Nusantara, Rp300 Triliun Aset Pemerintah di Jakarta Dilelang ke Swasta

Pemerintah pusat akan meninggalkan sejumlah aset barang milik negara (BMN) senilai Rp 1.640 triliun di DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya
Bapaknya Pejabat Negara, Pria Ini Kenal Megawati Sejak Usia 5 Tahun Hingga Sukses Jadi Kepala Daerah

Bapaknya Pejabat Negara, Pria Ini Kenal Megawati Sejak Usia 5 Tahun Hingga Sukses Jadi Kepala Daerah

Anak tokoh nasional dianggap 'akrab' dengan Megawati sejak usia 5 tahun sampai sukses menjadi kepala daerah. Siapa sosok yang dimaksud?

Baca Selengkapnya