Pesan Presiden Jokowi ke MA soal Hakim yang jadi Makelar Kasus

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong pengawasan pada dunia peradilan terus dilakukan. Tujuannya agar para hakim bisa menjaga integritas dan terhindar dari praktik makelar kasus di pengadilan.

"Rotasi dan pengawasan perlu terus dilakukan untuk menjaga profesionalitas, integritas, dan menjauhkan para hakim dari praktik praktik yang tidak terpuji seperti praktik makelar kasus. Reward dan punishment juga diperlakukan sesuai prinsip meritokrasi," kata Jokowi saat sambutan melalui YouTube di acara sidang istimewa laporan tahunan Mahkamah Agung RI, Kamis (23/2).

Kepala negara mendorong kerja sama MA yang erat dengan Komisi Yudisial untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim. Caranya dengan memperkuat sistem tracking, tindak lanjut status follow up dan evaluasi atas rekomendasi yang diberikan oleh KY kepada MA.

"Penjatuhan sanksi disiplin dan evaluasi kinerja kepada para hakim yang melanggar kode etik perlu terus ditegakkan," ujar mantan Wali Kota Solo itu.

Menurut Jokowi, Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan di bawahnya menghadapi tantangan yang semakin berat. Terutama dalam merespons harapan masyarakat untuk mendapatkan dan menjamin putusan hukum yang berkeadilan.

Jokowi bilang, tantangan itu harus dijawab dengan langkah-langkah perbaikan. Selain itu, langkah-langkah reformasi berkelanjutan yang tidak pernah berhenti.

"Sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat, khususnya masyarakat pencari keadilan pada Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan di bawahnya, dan menempatkan Mahkamah Agung sebagai benteng terakhir para pencari keadilan," tuturnya.

Jokowi juga berharap Mahkamah Agung terus melakukan langkah-langkah nyata dan berkelanjutan. Hal itu guna memperkuat kemampuan meningkatkan kualitas dan menjaga integritas para hakim.

"Saya juga mendorong Mahkamah Agung untuk terus melaksanakan modernisasi pelayanan publik melalui inovasi dan teknologi, sehingga dapat memangkas waktu untuk menghadirkan peradilan yang efektif dan efisien," pungkasnya.