Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pesan Plt Bupati Bogor ke SKPD usai Ade Yasin Diciduk KPK: Jangan Mau Diintervensi

Pesan Plt Bupati Bogor ke SKPD usai Ade Yasin Diciduk KPK: Jangan Mau Diintervensi Momen KPK Saat Tahan Bupati Bogor Ade Yasin. ©2022 Liputan6.com/Helmi Fithriansyah

Merdeka.com - Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan Setiawan, menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk tidak takut atau was-was dalam menjalankan program kegiatan yang termuat dalam APBD 2022.

Terlebih pasca Bupati Ade Yasin ditetapkan sebagai tersangka suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), program yang telah ditetapkan seolah berhenti, karena SKPD merasa takut dalam melangkah.

"Saya sudah instruksikan semua SKPD agar jangan takut. Selama kita benar, menjalankan seluruh program sesuai aturan yang berlaku, tidak perlu takut. Jangan punya rasa trauma apapun," tegas Iwan Setiawan, Selasa (21/6).

Iwan menitikberatkan pada lima SKPD yang memiliki alokasi belanja cukup besar namun, cenderung lamban dalam pelaksanaan maupun penggunaan anggarannya. Yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP), Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

"Lima dinas itu kan yang punya beberapa kegiatan pengadaan barang jasa dan cukup besar anggarannya. Alhamdulillah sudah sebagian besar dilelangkan. Yang saya khawatirkan kan mereka punya kegiatan tapi tidak mau dilelangkan karena takut atau was-was. Saya sudah tegaskan agar jangan takut," kata Iwan.

Iwan juga mengingatkan agar para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di setiap SKPD jangan sampai diintervensi oleh siapapun, baik dalam pekerjaan, proses tender atau hal lainnya yang mengganggu kegiatan.

"Jangan mau diintervensi. Kalau kita sudah benar ya jangan takut. Insha Allah memasuki semester dua tahun 2022, kita sudah banyak kegiatan yang berjalan di lapangan. Saya juga akan tingkatkan pengawasannya selama pelaksanaan di lapangan," tegas Iwan.

Diketahui, serapan belanja daerah Pemkab Bogor cenderung masih rendah. Sejauh ini, dari alokasi belanja sekitar Rp8 triliun dalam APBD 2022, baru terserap sekitar 40 persen, itu pun didominasi oleh belanja pegawai mencapai 28 persen. Sementara belanja modal dan belanja barang jasa, sebagai instrumen pembangunan baru terserap sekitar 12 persen.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor, Teuku Mulya menjelaskan, rendahnya serapan anggaran pada APBD Kabupaten Bogor di pertengahan tahun 2022 disebabkan oleh beberapa faktor.

Salah satu faktor rendahnya serapan anggaran karena ada sejumlah proyek pembangunan infrastruktur yang belum dikerjakan.

"Kami sudah rapat dengan Plt Bupati Bogor salah satunya membahas peningkatan realisasi belanja," ujar, Teuku. Rapat tersebut, lanjut dia, sekaligus merespon keluhan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, terkait rendahnya realisasi belanja pemerintah daerah.

"Setiap tahun Menkeu, statement seperti itu, bahwa banyak dana di pemda belum terinterimediasi (tersalurkan). Menteri keuangan annonuce (mengumumkan) seperti itu supaya Pemda melakukan percepatan," katanya.

Menurut Teuku, sumbangan terbesar dari rendahnya realisasi belanja, terdapat pada belanja infrastruktur. Proyek tersebut, ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dan Dinas Perumahan, Kawasan Penduduk dan Pertanahan (DPKPP).

"Intinya yang (mengerjakan) infrastruktur, PUPR, DPKPP. Tapi lebih progres DPKPP karena bukan hanya infrastruktur, banyak program-program pengadaan lainnya," katanya.

Rendahnya realisasi belanja infrastruktur, sambungnya, karena masih banyak paket kegiatan yang proses tendernya sedang berlangsung. Untuk urusan tender, kata dia, berkaitan dengan dinas-dinas selaku pengguna anggaran.

Faktor lain dari minimnya realisasi belanja pada DPUPR tidak hanya disebabkan oleh pengerjaan oleh hal bersifat teknis, tapi juga karena adanya pemanggilan-pemanggilan staf hingga kepala dinas oleh aparat hukum.

"Sekarang juga kan ada pemanggilan-pemanggilan, itu (mungkin) jadi konsentrasi kita pecah. Apalagi PUPR, mungkin ada hambatan di situ dalam proses lelang atau tender," katanya.

Untuk mengatasi hal tersebut, Teuku menyarankan agar proses tender dan mekanisme tender dipercepat. "Ya, kami minta agar tendernya cepat diselesaikan, agar pelaksanaannya juga bisa secepatnya dilakukan," katanya.

(mdk/rhm)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai
KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai

AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.

Baca Selengkapnya
KPK Tetapkan Bupati Labuhanbatu Erick A Ritonga Tersangka Dugaan Suap
KPK Tetapkan Bupati Labuhanbatu Erick A Ritonga Tersangka Dugaan Suap

Erick selaku Bupati Labuhanbatu melakukan intervensi dan ikut secara aktif berbagai proyek pengadaan yang ada di berbagai SKPD di Pemkab Labuhanbatu

Baca Selengkapnya
KPK Duga Pemotongan Dana ASN Sidoarjo untuk Keperluan Pribadi Bupati Ahmad Muhdlor Ali
KPK Duga Pemotongan Dana ASN Sidoarjo untuk Keperluan Pribadi Bupati Ahmad Muhdlor Ali

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Siska Wati sebagai tersangka

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jokowi Terbitkan Keppres Pemecatan, AWK Ajukan Surat Penundaan PAW di DPD
Jokowi Terbitkan Keppres Pemecatan, AWK Ajukan Surat Penundaan PAW di DPD

Alasannya, AWK sedang menggugat BK ke PTUN terkait pemacetannya sebagai anggota DPD.

Baca Selengkapnya
KPK Periksa IRT Usut Kasus Bupati Sidoarjo Potong Dana Insentif ASN
KPK Periksa IRT Usut Kasus Bupati Sidoarjo Potong Dana Insentif ASN

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Siska Wati sebagai tersangka korupsi pemotongan dana insentif ASN Sidoarjo

Baca Selengkapnya
KPK Ancang-Ancang Lawan Praperadilan Mantan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor
KPK Ancang-Ancang Lawan Praperadilan Mantan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Gus Mudhlor ditetapkan KPK sebagai tersangka seteah diduga terlibat melakukan pemotongan dana insentif ASN.

Baca Selengkapnya
Kepala BPPD Sidoarjo Potong Dana Insentif Pegawai Hingga 30 Persen
Kepala BPPD Sidoarjo Potong Dana Insentif Pegawai Hingga 30 Persen

Ari ditahan selama 20 hari ke depan guna untuk penyelidikan lebih lanjut.

Baca Selengkapnya
Ada Dugaan Penggelembungan Suara di Bogor, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Sesuai C Hasil
Ada Dugaan Penggelembungan Suara di Bogor, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Sesuai C Hasil

Bagja menyebut biasanya dugaan penggelembungan suara terjadi dalam pemilihan anggota legislatif (pileg), termasuk DPRD.

Baca Selengkapnya
KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN
KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN

Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.

Baca Selengkapnya