Pesan Plt Bupati Bogor ke SKPD usai Ade Yasin Diciduk KPK: Jangan Mau Diintervensi

Selasa, 21 Juni 2022 18:41 Reporter : Rasyid Ali
Pesan Plt Bupati Bogor ke SKPD usai Ade Yasin Diciduk KPK: Jangan Mau Diintervensi Momen KPK Saat Tahan Bupati Bogor Ade Yasin. ©2022 Liputan6.com/Helmi Fithriansyah

Merdeka.com - Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan Setiawan, menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk tidak takut atau was-was dalam menjalankan program kegiatan yang termuat dalam APBD 2022.

Terlebih pasca Bupati Ade Yasin ditetapkan sebagai tersangka suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), program yang telah ditetapkan seolah berhenti, karena SKPD merasa takut dalam melangkah.

"Saya sudah instruksikan semua SKPD agar jangan takut. Selama kita benar, menjalankan seluruh program sesuai aturan yang berlaku, tidak perlu takut. Jangan punya rasa trauma apapun," tegas Iwan Setiawan, Selasa (21/6).

Iwan menitikberatkan pada lima SKPD yang memiliki alokasi belanja cukup besar namun, cenderung lamban dalam pelaksanaan maupun penggunaan anggarannya. Yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP), Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

"Lima dinas itu kan yang punya beberapa kegiatan pengadaan barang jasa dan cukup besar anggarannya. Alhamdulillah sudah sebagian besar dilelangkan. Yang saya khawatirkan kan mereka punya kegiatan tapi tidak mau dilelangkan karena takut atau was-was. Saya sudah tegaskan agar jangan takut," kata Iwan.

Iwan juga mengingatkan agar para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di setiap SKPD jangan sampai diintervensi oleh siapapun, baik dalam pekerjaan, proses tender atau hal lainnya yang mengganggu kegiatan.

"Jangan mau diintervensi. Kalau kita sudah benar ya jangan takut. Insha Allah memasuki semester dua tahun 2022, kita sudah banyak kegiatan yang berjalan di lapangan. Saya juga akan tingkatkan pengawasannya selama pelaksanaan di lapangan," tegas Iwan.

Diketahui, serapan belanja daerah Pemkab Bogor cenderung masih rendah. Sejauh ini, dari alokasi belanja sekitar Rp8 triliun dalam APBD 2022, baru terserap sekitar 40 persen, itu pun didominasi oleh belanja pegawai mencapai 28 persen. Sementara belanja modal dan belanja barang jasa, sebagai instrumen pembangunan baru terserap sekitar 12 persen.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor, Teuku Mulya menjelaskan, rendahnya serapan anggaran pada APBD Kabupaten Bogor di pertengahan tahun 2022 disebabkan oleh beberapa faktor.

Salah satu faktor rendahnya serapan anggaran karena ada sejumlah proyek pembangunan infrastruktur yang belum dikerjakan.

"Kami sudah rapat dengan Plt Bupati Bogor salah satunya membahas peningkatan realisasi belanja," ujar, Teuku. Rapat tersebut, lanjut dia, sekaligus merespon keluhan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, terkait rendahnya realisasi belanja pemerintah daerah.

"Setiap tahun Menkeu, statement seperti itu, bahwa banyak dana di pemda belum terinterimediasi (tersalurkan). Menteri keuangan annonuce (mengumumkan) seperti itu supaya Pemda melakukan percepatan," katanya.

Menurut Teuku, sumbangan terbesar dari rendahnya realisasi belanja, terdapat pada belanja infrastruktur. Proyek tersebut, ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dan Dinas Perumahan, Kawasan Penduduk dan Pertanahan (DPKPP).

"Intinya yang (mengerjakan) infrastruktur, PUPR, DPKPP. Tapi lebih progres DPKPP karena bukan hanya infrastruktur, banyak program-program pengadaan lainnya," katanya.

Rendahnya realisasi belanja infrastruktur, sambungnya, karena masih banyak paket kegiatan yang proses tendernya sedang berlangsung. Untuk urusan tender, kata dia, berkaitan dengan dinas-dinas selaku pengguna anggaran.

Faktor lain dari minimnya realisasi belanja pada DPUPR tidak hanya disebabkan oleh pengerjaan oleh hal bersifat teknis, tapi juga karena adanya pemanggilan-pemanggilan staf hingga kepala dinas oleh aparat hukum.

"Sekarang juga kan ada pemanggilan-pemanggilan, itu (mungkin) jadi konsentrasi kita pecah. Apalagi PUPR, mungkin ada hambatan di situ dalam proses lelang atau tender," katanya.

Untuk mengatasi hal tersebut, Teuku menyarankan agar proses tender dan mekanisme tender dipercepat. "Ya, kami minta agar tendernya cepat diselesaikan, agar pelaksanaannya juga bisa secepatnya dilakukan," katanya. [rhm]

Baca juga:
Ade Yasin Diduga Memberikan Fasilitas dan Uang kepada Auditor BPK Jabar
Kadis PUPR Kabupaten Bogor Dicecar Soal Penyidikan KPK: Saya Kayak Bintang Film Saja
KPK Panggil Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan terkait Kasus Ade Yasin
KPK Bakal Panggil Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan Terkait Suap BPK Jabar
Kasus Ade Yasin, KPK Periksa 9 Pejabat Pemkab Bogor
KPK Temukan Bukti Baru Tindak Pidana Ade Yasin

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Opini