Merdeka.com - Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2012-2017, Hadar Gumay Nafis menyayangkan perubahan metode verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU pasca putusan Mahkamah Konstitusi mengenai uji materi undang-undang nomor 7 tahun 2017 pasal 173 ayat 3 tentang Pemilihan Umum. Menurutnya, perubahan metode verifikasi faktual mempengaruhi kualitas Pemilu.

Hadar mengatakan revisi yang perlu dilakukan seharusnya mengenai batas waktu verifikasi faktual itu sendiri. Bukan tanpa sebab menurutnya, jika peserta partai politik hanya fokus terhadap batas waktu.

Dikhawatirkan segala cara akan dilakukan peserta dalam kontestasi Pemilu yang berdampak pada kualitas hasil Pemilu itu sendiri.

"Kenapa sih enggak punya pandangan bahwa pasal yang batasin batas waktu verifikasi Pemilu, itu pasal yang harus ikut. Desain ulang 14 bulan harus sudah selesai itu untuk yang yang 4 (partai politik) ini, nah yang 12 (partai politik) ini kan rombongan baru dari putusan MK. Ini bukan berarti deadline itu menguji semuanya, ini menurut saya lemah dan jangan akal-akali saja untuk cara mudah dan cepat untuk bisa jamin jadi peserta Pemilu," ujar Hadar di Jakarta Pusat, Sabtu (20/1).

Jika hal tersebut belum menemui titik terang, Hadar khawatir akan menimbulkan persoalan baru di ujung kontestasi Pemilu yang juga berdampak kepada seluruh peserta.

Tidak hanya pada peserta Pemilu saja, Hadar menyebut sikap 'terburu-buru' peserta Pemilu dalam melakukan verifikasi faktual juga akan berdampak pada beban anggaran dalam.

"Nanti akan ada peserta pemilu yang sebetulnya tidak memenuhi syarat, di ujung tadi MK dalam sengketa hasil akan merembet ke peserta pemilu. Ini akan berdampak pada biaya dan waktu yang akan jadi beban besar di ujung sana, ini harus kita hindari," tukasnya.