Periksa dua notaris, KPK dalami peran eks Kepala BPPN di kasus BLBI
Merdeka.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua orang notaris terkait kasus dugaan korupsi penerbitan surat keterangan lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Kamis (18/5). Keduanya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung.
"Benar, hari ini kami menjadwalkan memeriksa dua notaris sebagai saksi untuk tersangka SAT (Syafruddin Arsyad Temenggung)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta Selatan.
Kedua notaris yang dijadwalkan diperiksa penyidik adalah Djoni dan Lianawati Tjendra. Belum diketahui materi pemeriksaan yang akan didalami. Termasuk kaitannya dengan penggeledahan kantor notaris pekan lalu.
Sebelumnya tim penyidik KPK telah menggeledah amoy notaris di Lampung pada Senin (8/5). Tim mengamankan dokumen perjanjian kerja sama terkait perkara BLBI yang sedang ditangani.
Sementara pada 9-11 Mei, penyidik KPK melakukan pemeriksaan kepada 20 orang petani tambak Dipasena di Polda Lampung. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mendalami kontrak, pinjaman, proses pengucuran dana, proses pengembalian, dan proses pengembalian kewajiban atau pinjaman dari Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI).
Untuk diketahui Syafruddin ditetapkan sebagai tersangka terkait penerbitan SKL terhadap Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali BDNI yang memiliki kewajiban kepada BPPN.
KPK menyebut Syafruddin mengusulkan disetujuinya KKSK perubahan atas proses litigasi terhadap kewajiban obligor menjadi restrukturisasi atas kewajiban penyerahan aset oleh obligor BLBI kepada BPPN sebesar Rp 4,8 triliun.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kadispenau kini dijabat Marsekal Pertama TNI Bambang Juniar Djatmiko.
Baca SelengkapnyaDeklarasi itu menuai kontroversi karena dianggap memakai fasilitas TNI.
Baca SelengkapnyaTNI Ungkap Peran 13 Prajurit Tersangka Penganiayaan Anggota KKB di Papua
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Penyebutan istilah KKB menjadi OPM memiliki dampak politis serta konsekuensi pada cara menyelesaikan.
Baca SelengkapnyaBerani terabas hujan untuk temui rakyat, begini potret anak jenderal polisi saat belusukan menjelang Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaDengan suara knalpot bising menyulut emosi masyarakat sekitar, termasuk prajurit TNI.
Baca SelengkapnyaJenderal Bintang Empat TNI tersebut belum bisa menjabarkan waktu pastinya untuk pemindahan prajurit.
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan menyebut banyak prajurit TNI belum punya rumah, tapi Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto menguasai lahan 34.000 ha.
Baca Selengkapnya