Merdeka.com - Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama (WTU), Abdul Khoir, terdakwa penyuap anggota Komisi V Damayanti Wisnu Putranti meminta majelis hakim mengembalikan uang sebesar 10.000 dolar singapura yang disita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, uang itu tidak ada hubungan dengan perkara yang menjeratnya.

"Uang itu saya bisa membuktikan tidak berhubungan dengan perkara yang saya jalani," kata Abdul Khoir di pengadilan Tipikor dengan agenda pembacaan pleidoi, Senin (30/5).

"Saya minta majelis mempertimbangkan bahwa uang itu lebih bermanfaat untuk saya dan keluarga. Saya mohon uang tersebut dapat dikembalikan kepada saya," lanjutnya.

Kepada majelis hakim yang dipimpin Hakim Ketua Mien Trisnawati, dia menilai jaksa terlalu tendensius dengan menyebutnya terbiasa memberikan suap kepada penyelenggara negara.

"Tidak memperhatikan kondisi saya saat itu sehingga saya terpaksa memberikan uang itu," ucapnya.

Abdul Khoir didakwa menyuap Damayanti senilai Rp 3,28 miliar sebagai uang pelicin untuk memuluskan proyek dari program aspirasi di DPR yang disalurkan untuk proyek pelebaran jalan Tehoru-Limu senilai Rp 41 miliar.

Pada 20 November 2015, terdakwa dihubungi oleh Dessy Ariyanti Edwin yang juga kolega Damayanti. Guna menindaklanjuti permintaan tersebut, Abdul meminjam uang ke Sok Kok Seng (Aseng) sejumlah Rp 1,5 miliar dan kepada Hong Artha John Alfred sejumlah Rp 1 miliar, untuk diserahkan ke Damayanti.

Selanjutnya, pada 25 November 2016, Abdul memerintahkan Erwantoro menyiapkan sejumlah uang yang diminta oleh Damayanti senilai Rp 3.280.000.000, yang ditukarkan dalam pecahan dolar Singapura.

Pada 26 November 2015, di tempat parkir Kementerian PUPR, Julia menyerahkan uang sejumlah 328.000 dolar Singapura kepada Damayanti, dan juga memberikan kepada Dessy dan Julia masing-masing sebesar 40.000 dolar Singapura.

Selain fee 8 persen dari nilai proyek tersebut, Abdul juga memberikan uang senilai Rp 1 miliar kepada Damayanti, untuk memastikan agar Damayanti memberikan proyek tersebut pada dirinya.

Atas perbuatannya tersebut, Abdul Khoir diancam pidana dalam pasal 5 ayat (1) huruf (a), dan pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999, tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.