Penyematan baret TNI kepada Jokowi dikhawatirkan ada muatan politik
Merdeka.com - Panglima TNI Jenderal Moeldoko berencana menyematkan baret TNI kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kamis (16/4) besok. Pemberian baret ini adalah sebagai bentuk penghormatan TNI kepada Jokowi yang merupakan Panglima tertinggi, sebagai orang nomor satu di negeri ini.
Pengamat Militer Universitas Padjadjaran, Muradi mengatakan, pemberian baret TNI terhadap kalangan sipil memang merupakan kewenangan dari Panglima TNI. Hanya saja, dia khawatir, ada motif politis di balik pembaretan terhadap Presiden Jokowi itu.
"Pemberian itu biasa saja, dan juga jadi kewenangannya Panglima. Yang tidak boleh adalah ada kepentingan politis pribadi Panglima di balik pemberian Baret itu," ujarnya ketika dihubungi wartawan, Rabu (15/4).
Muradi melanjutkan, muatan politik itu bisa saja disinyalir agar Panglima TNI pasca pensiun nanti akan dapat posisi di pemerintahan, atau diperpanjang masa jabatannya.
"Kekhawatiran saya, pemberian Baret itu motifnya politis pribadi. Karena, Panglima TNI sekarang kan terkesan ambisius," lanjutnya.
Ketua Pusat Studi Politik dan Pemerintahan Unpad ini menilai bila memang ada motif politis seperti itu, maka pembaretan tidak boleh dilakukan karena jelas melanggar aturan. Pembaretan terhadap kalangan sipil, katanya, ada aturannya, tidak bisa seenaknya seseorang diberi baret sebagai tanda anggota kehormatan.
"Pembaretan itu tidak ada peraturan yang dilanggar. Hanya memang harus melalui pembicaraan serius. Harus ada alasan yang sangat objektif. Misalnya, saya diangkat sebagai anggota kehormatan Kopassus karena saya punya kontribusi signifikan terhadap perkembangan Kopassus," katanya.
Terlepas dari adanya muatan politik tersebut, Muladi menambahkan, ada dua manfaat yang menguntungkan Jokowi dengan pemberian baret tersebut. Pertama, Presiden Jokowi secara simbolik mendapat dukungan penuh dari TNI. Kedua, akses Presiden Jokowi ke TNI juga terbuka, dan akan lebih mudah ke depannya.
"Dia dapat garansi dukungan dari TNI. Apalagi, sebagian besar keluarga besar TNI saat pilpres lalu dukung Pak Prabowo. Karenanya, ini momentum penting bagi Presiden Jokowi untuk merekat ke keluarga besar TNI," tandasnya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi mengatakan, seorang presiden boleh memihak juga melakukan kampanye. Pernyataan Jokowi itu menuai pro dan kontra.
Baca SelengkapnyaPerludem menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo soal presiden boleh berpihak di Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaUsulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Presiden sudah akan menaikkan pangkatnya bulan Agustus. Tapi dia menolak kesempatan langka menjadi jenderal.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia harus terus dijaga di tengah tahun politik 2024.
Baca SelengkapnyaKenaikan pangkat istimewa Prabowo diberikan oleh Presiden Joko Widodo pada Rapim TNI.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi kini memakai dasi warna-warni ketika berangkat kunjungan kerja ke luar negeri
Baca SelengkapnyaPenghargaan yang didapat Prabowo sesuai Keppres Nomor 13/TNI/Tahun 2024 tanggal 21 Februari 2024.
Baca Selengkapnya