Merdeka > News

Penuhi Kebutuhan Masyarakat, Kemendagri Sediakan 16 Juta Blanko KTP Elektronik

Jumat, 31 Januari 2020 10:24 Reporter : Haris Kurniawan
Penuhi Kebutuhan Masyarakat, Kemendagri Sediakan 16 Juta Blanko KTP Elektronik Kemendagri sediakan blanko KTP Elektronik. ©2020 Merdeka.com

Merdeka.com - Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan data kependudukan, Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menyediakan sebanyak 16 juta blanko e-KTP di awal tahun 2020.

Hal itu dikatakan Dirjen Dukcapil Kemendagri Prof. Zudan Arif Fakrulloh di sela kunjungan kerja mendampingi Menteri Dalam Negeri ke Surabaya, Jawa Timur, Kamis (30/1).

"Blangko saat ini sudah tersedia 16 juta keping, sudah terdistribusi ke daerah sekitar 3,3 juta keping," kata Zudan.

Dari 3,3 juta keping yang telah didistribusikan ke daerah, tercatat telah terpakai untuk mencetak e-KTP sebanyak 1,9 juta, sementara sisanya bersifat tersedia dan siap digunakan.

"Saat ini di daerah sedang berproses mencetak KTP elektronik. Dari 3,3 juta keping ini yang sudah terpakai untuk mencetak KTP elektronik, yaitu 1,9 juta, masih ada 1,4 juta keping stok di daerah," ujarnya.

Sementara untuk DKI Jakarta, sebanyak 520.000 keping telah terpenuhi dan ditargetkan selesai pencetakan pada pekan ini. Masyarakat diimbau untuk aktif menghubungi kelurahannya masing-masing untuk mendapatkan e-KTP.

"Khusus untuk wilayah DKI Jakarta, kebutuhan sekitar 520.000 keping sudah terpenuhi dan ditargetkan minggu ini sudah seluruhnya tercetak. Masyarakat DKI yang belum memiliki KTP elektronik untuk segera menghubungi kelurahan masing-masing," jelas Zudan.

[hrs]

Mendagri: Sektor Pertanian Tanggung Jawab Pusat dan Daerah
Mendagri: Sektor Pertanian Tanggung Jawab Pusat dan Daerah
Kemendagri Proaktif Dukung Pilkada Serentak Tahun 2020
Kemendagri Proaktif Dukung Pilkada Serentak Tahun 2020
Kemendagri Serahkan DP4 ke KPU untuk Pilkada 2020
Kemendagri Serahkan DP4 ke KPU untuk Pilkada 2020
Mendagri Bantah Bisa Memecat Kepala Daerah di Omnibus Law
Mendagri Bantah Bisa Memecat Kepala Daerah di Omnibus Law
Topik berita Terkait:
  1. tag
  2. Berita Kemendagri
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

logo

Selengkapnya »
arrow
arrow
image

INFOGRAFIS: Subsidi BBM Beban Berat Anggaran Negara
image

Terbongkar Skenario Ferdy Sambo di Kasus Brigadir J: Bukti Tak Ada Kejahatan Sempurna
image

Bharada E Wajib Tolak Perintah Ferdy Sambo Tembak Brigadir J, Bagaimana Aturannya?
image

Tarif Ojek Online Naik, Kemenhub: Aspirasi Mitra Pengemudi

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Hot Issue

Opini

Rekomendasi